Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
AMNESTY International Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto berhenti mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil. Desakan itu disampaikan Amnesty usai Prabowo menyinggung aksi #IndonesiaGelap maupun #KaburAjaDulu dibiayai oleh koruptor.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan, pernyataan Prabowo merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai.
"Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (21/7).
Menurut Wirya, taktik Prabowo itu mirip dengan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menjelaskan, Trump acapkali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka.
Sebelumnya, pernyataan Prabowo soal #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu itu disampaikan saat penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7) malam. Kendati demikian, Amenesty mencatat bahwa upaya pendelegitimasian gerakan sipil tersebut bukan kali pertama dilakukan Prabowo.
Prabowo, sambung Wirya, juga pernah menyerang kredibilitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan.
"Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, Presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya," terang Wirya.
Dalam pidatonya di acara penutupan Kongres PSI, Presiden Prabowo menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak yang menyebarkan pesimisme lewat aksi #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu. Ia menyebut bahwa gerakan-gerakan tersebut adalah rekayasa yang didalangi oleh koruptor.
"Indonesia Gelap, Kabur aja deh. Kabur aja lu!" kata Prabowo.
"Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah!" paparnya. (Tri/P-1)
Larangan tersebut, yang memengaruhi sekitar 63 juta pelanggan di India, muncul setelah serangan teror Pahalgam pada 22 April 2025.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
“Kalau kita sudah bersepakat berdemokrasi maka segala bentuk kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi,”
Pemberedelan karya seni sebagai ekspresi artistik pada umumnya terjadi di negara-negara totaliter. Atau setidak-tidaknya di negara otoriter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved