Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Thomas mengajukan penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan pembubaran retret disertai perusakan rumah oleh sekelompok warga di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
Menurut dia, Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi apa pun terkait kasus tersebut. Ia menambahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan dari individu atau personal yang juga tidak sesuai dengan ideologi bangsa, Pancasila.
“Sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Pigai dalam akun X pribadinya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Kementerian HAM yang diwakili Thomas mengusulkan langkah keadilan restoratif guna menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian. Menurut Thomas, solusi ini bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional.
“Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kantor Wilayah Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian,” ucap Pigai membantah pernyataan Thomas tersebut.
Di kesempatan berbeda, Stafsus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menyebut penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu masih sebatas usulan dan belum ada langkah resmi apa pun dari Kementerian HAM.
“Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi apa pun atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut,” kata dia melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu siang. (Ant/I-1)
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya
Inovasi riset yang dikembangkan Undip di antaranya mesin desalinasi air laut menjadi air siap minum yang saat ini diuji coba bersama BNPB daerah terdampak bencana.
Ia menyebut kehadiran KemenHAM RI sebagai wujud nyata gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan.
DPR menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal tiga orang pendemo pascademo Agustus 2025. Fokus utama: temukan keberadaan mereka dan kembalikan ke keluarga.
Menteri HAM Natalius Pigai meminta publik tidak cepat menyimpulkan tiga orang yang dilaporkan hilang pascademo akhir Agustus 2025.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026.
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Indonesia yang akan memimpin Dewan HAM PBB siap menangani isu Venezuela.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya
Menurut Pigai, ketergantungan itu terlihat jelas ketika pemerintah harus menyusun berbagai laporan HAM untuk kepentingan internasional.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Ia menambahkan bahwa Indonesia berupaya memasukkan ketentuan terkait bisnis dan HAM ke dalam revisi Undang-Undang HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved