Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Thomas mengajukan penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan pembubaran retret disertai perusakan rumah oleh sekelompok warga di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
Menurut dia, Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi apa pun terkait kasus tersebut. Ia menambahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan dari individu atau personal yang juga tidak sesuai dengan ideologi bangsa, Pancasila.
“Sebagai Menteri HAM RI saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban,” kata Pigai dalam akun X pribadinya seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Kementerian HAM yang diwakili Thomas mengusulkan langkah keadilan restoratif guna menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian. Menurut Thomas, solusi ini bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas wilayah dan integrasi nasional.
“Sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kantor Wilayah Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian,” ucap Pigai membantah pernyataan Thomas tersebut.
Di kesempatan berbeda, Stafsus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menyebut penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan pembubaran retret remaja Kristen di Cidahu masih sebatas usulan dan belum ada langkah resmi apa pun dari Kementerian HAM.
“Ini baru sebatas usulan, saya memberikan masukan saja setelah saya dan tim melihat dan menemukan dinamika yang ada di lapangan. Sampai saat ini belum ada langkah resmi apa pun atau surat dari kementerian terkait usulan tersebut,” kata dia melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu siang. (Ant/I-1)
MENTERI HAM Natalius Pigai menemukan pemenuhan hak dasar seperti hak atas kesehatan, hak atas air dan lingkungan yang sehat belum optimal dilakukan di Pulau Mesa, NTT.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai belum bisa memberi tanggapan terkait rancangan dan target penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai soal Anggaran Rp20 triliun bisa dipenuhi selama masuk akal.
DPR akan melihat untuk apa saja anggaran tersebut akan digunakan oleh Pigai
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
Berdasarkan data BPS 2022, yang dikutip Natalius, DKI Jakarta berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 0,02 persen, yaitu dari 4,69 persen pada 2020 menjadi 4,67 pada 2021.
Aktivis HAM Natalius Pigai jawab tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal politik identitas
Pigai selain menemui anak-anak korban perang juga bertemu dengan otoritas Ukraina seperti Ombudsman Anak dan Kementerian Luar Negeri Ukraina.
Rangkaian kegiatan para utusan terkait pemakaman Paus Fransiskus difasilitasi penuh oleh staf Kementerian Sekretariat Negara.
“KPK mesti terbuka sampaikan posisi Bupati Timika: Tersangka karena apa? Korupsinya berapa? Siapa yang beri? Apakah tunjuk Kontraktor?"
Natalius mengingatkan pengusutan kasus itu tidak bisa berjalan hanya dengan dalil penegakan hukum semata tetapi perlu juga memahami aspek kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved