Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Kejagung Bantah Rp11,8 Triliun dari Wilmar Group sebagai Jaminan

Tri Subarkah
20/6/2025 09:28
Kejagung Bantah Rp11,8 Triliun dari Wilmar Group sebagai Jaminan
Konperensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/06/2025)(MI/Susanto)

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membantah diksi jaminan yang dikeluarkan oleh Wilmar International Limited terkait uang Rp11,8 triliun yang sudah disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) sebelumnya dalam kasus dugaan korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit pada 2022.

"Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara tidak ada istilah dana jaminan, yang ada uang yang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (20/6).

Sebelumnya, jajaran JAM-Pidsus memamerkan uang tunai sebanyak Rp2 triliun dalam bentuk pecahan Rp100 ribu di Gedung Bundar Kejagung pada Selasa (17/6). Uang itu menjadi bagian dari Rp11,8 triliun yang disita Direktorat Penuntutan JAM-Pidsus terhadap lima perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. 

Kelima perusahaan itu menjadi terdakwa korporasi dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang diusut penyidik JAM-Pidsus. Di pengdilan tingkat pertama, kelima terdakwa korporasi itu divonis lepas oleh majelis hakim. Namun, Kejagung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Karena perkaranya masih sedang berjalan, maka uang pengembalian tersebut disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan," kata Harli.

Menurut Harli, penyitaan uang dengan total Rp11,8 triliun itu sudah disetujui oleh pengadilan. Jaksa penuntut umum, sambungnya, juga sudah memasukkan penyitaan tersebut ke dalam tambahan memori kasasi. Kejagung optimistis uang tersebut nantinya bakal dirampas untuk negara.

Lewat keterangan resmi, Wilmar International Limited menyebut uang sebesar Rp11,8 triliun itu sebagai dana jaminan yang merepresentasikan sebagian dari dugaan kerugian negara dan dugaan keuntungan ilegal yang diperoleh lima perusahaan di bawah Wilmar Group. 

"Dana jaminan akan dikembalikan kepada pihak Wilmar tergugat (PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia) apabila MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Tipikor)," demikian bunyi pernyataan tertulis Wilmar International Limited. (Tri/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya