Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Solidartitas Indonesia (PSI) melakukan verifikasi kepada seluruh kadernya yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Raya PSI pada 2025. Hingga kini, hampir 150 ribu anggota telah terverifikasi sebagai anggota dan calon pemilih.
Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI Benidiktus Papa mengatakan, proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
“Kami mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada anggota dalam melakukan verifikasi. Dan saat ini sudah ada hampir 150 ribu kader yang terverifikasi dan kami data sebagai calon pemilih untuk Pemilihan Raya PSI,” kata Benidiktus, melalui keterangannya, hari ini.
Selain mengonfirmasi keanggotaan, tim data center yang terdiri dari 25 orang tersebut juga melakukan pembaruan data diri kader, mulai dari nomor handphone, nama hingga data lainnya.
“Jadi semua diverifikasi ulang. Sehingga data kami solid,” ujarnya.
Ia mengatakan verifikasi ini dilakukan untuk memastikan dan mengakomodir hak kader dalam Pemilu Raya 2025 mendatang. Dalam Pemilu Raya 2025 yang digelar pada 12–19 Juli 2025 mendatang seluruh anggota punya hak untuk ikut memilih Calon Ketua Umum PSI melalui sistem e-vote yang hasilnya akan diumumkan dalam Kongres PSI di Solo pada 19 Juli mendatang.(P-1)
Panduan lengkap tata cara pemungutan suara: syarat, prosedur, dan hal penting lainnya. Pastikan suaramu terhitung! Pelajari langkah demi langkah!
Panduan lengkap tata cara pemungutan suara: syarat, prosedur, dan hal penting lainnya. Pastikan suaramu terhitung! Pelajari langkah demi langkah!
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved