Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Partai Solidartitas Indonesia (PSI) melakukan verifikasi kepada seluruh kadernya yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Raya PSI pada 2025. Hingga kini, hampir 150 ribu anggota telah terverifikasi sebagai anggota dan calon pemilih.
Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI Benidiktus Papa mengatakan, proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
“Kami mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada anggota dalam melakukan verifikasi. Dan saat ini sudah ada hampir 150 ribu kader yang terverifikasi dan kami data sebagai calon pemilih untuk Pemilihan Raya PSI,” kata Benidiktus, melalui keterangannya, hari ini.
Selain mengonfirmasi keanggotaan, tim data center yang terdiri dari 25 orang tersebut juga melakukan pembaruan data diri kader, mulai dari nomor handphone, nama hingga data lainnya.
“Jadi semua diverifikasi ulang. Sehingga data kami solid,” ujarnya.
Ia mengatakan verifikasi ini dilakukan untuk memastikan dan mengakomodir hak kader dalam Pemilu Raya 2025 mendatang. Dalam Pemilu Raya 2025 yang digelar pada 12–19 Juli 2025 mendatang seluruh anggota punya hak untuk ikut memilih Calon Ketua Umum PSI melalui sistem e-vote yang hasilnya akan diumumkan dalam Kongres PSI di Solo pada 19 Juli mendatang.(P-1)
Panduan lengkap tata cara pemungutan suara: syarat, prosedur, dan hal penting lainnya. Pastikan suaramu terhitung! Pelajari langkah demi langkah!
Panduan lengkap tata cara pemungutan suara: syarat, prosedur, dan hal penting lainnya. Pastikan suaramu terhitung! Pelajari langkah demi langkah!
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved