Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MANTAN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, menyatakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong pernah menugaskan PT Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut dianggap menyimpang dari arahan resmi Kementerian BUMN.
Pernyataan Rini tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan oleh jaksa dalam sidang lanjutan kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (17/6).
“Hal ini disampaikan agar PPI dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok gula dan industri yang dapat mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga gula,” kata jaksa saat membacakan BAP Rini di persidangan.
Rini menegaskan bahwa sesuai dengan surat Kementerian BUMN Nomor S-887, PT PPI seharusnya bekerja sama dengan BUMN produsen gula seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), guna memenuhi kebutuhan stok nasional.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas stabilisasi harga gula, hanya ada dua skema yang dibenarkan, yaitu penugasan impor gula kristal putih (GKP) kepada BUMN tertentu atau kerja sama antarperusahaan BUMN. Namun, Tom Lembong justru memberikan persetujuan impor (PI) kepada perusahaan swasta, yaitu PT Angels Products dan PT Kebun Tebu Mas, tanpa sepengetahuan atau koordinasi dengan Kementerian BUMN.
“Saya tidak pernah ada koordinasi dengan Thomas Trikasih Lembong terkait pemberian persetujuan impor kepada perusahaan swasta,” ujar jaksa membacakan keterangan Rini.
Sidang lanjutan kasus korupsi impor gula hari ini dilaksanakan di PN Jakpus (Tipikor). Sidang kali ini juga dilakukan dengan memeriksa empat saksi ahli.
Beberapa diantaranya ialah Ahli produksi pangan pengolahan gula, Muhamad Riski ramadhan, ahli klasifikasi barang impor dan tarif, Sofyan manahata, ahli hukum keuangan negara, Siswo Susyanto dan ahli hukum pidana, Ferdianto. (P-4)
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
KOMISI Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terkait jalannya sidang kasus impor gula dan vonis 4,5 tahun yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Komjak menilai tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam perkara korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Pernyataan Komjak disayangkan
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Tom dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Dia divonis penjara selama empat tahun dan enam bulan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) akan mengambil opsi banding atas vonis empat tahun enam dan enam bulan penjara, terhadap Tom Lembong
pertimbangan majelis hakim yang memberatkan vonis hukuman Tom Lembong ialah menjalankan kebijakan yang pro kapitalis. pertimbangan putusan hakim itu dinilai konyol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved