Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution. Pertemuan ini akan membahas polemik terkait empat pulau yang menjadi perhatian kedua provinsi tersebut.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Ia menyebutkan bahwa pertemuan akan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
"Betul, (Mensesneg, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumut akan bertemu). Direncanakan pukul 13.30 WIB," ujar Bima saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (17/6).
Bima juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dijadwalkan turut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, ia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah akan ada konferensi pers seusai pertemuan atau tidak.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Metrotvnews.com, kendaraan yang diduga milik Mendagri Tito Karnavian telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 13.08 WIB. Tito tampak menggunakan mobil Toyota Land Crusier berwarna abu-abu.
Tak selang lama, kendaraan yang diduga milik Mensesneg Prastyo Hadi tiba pada pukul 13.13 WIB. Pras sapaanya tampak menggunakan Toyota Land Crusier berwarna putih.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto segera mengambil keputusan terkait penyelesaian empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatra Utara. Presiden diyakini akan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi serta masukan dari seluruh pihak terkait.
"Presiden akan mengambil keputusan secepatnya dengan mempertimbangkan aspirasi, proses historis, dan administrasi yang telah dijalankan selama ini," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Muzakir membeberkan dengan putusan ini maka tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Muzakir mengatakan, Provinsi Aceh dan Sumut damai.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved