Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Beleid baru itu dikritik banyak orang karena adanya sistem penunjukan langsung, yang dinilai bisa jadi celah korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka suara atas polemik tersebut. Lembaga Antirasuah menginginkan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai prosedur.
“KPK tentunya mendorong setiap proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/6).
Budi mengatakan, taat aturan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi terjadi. Pengawasan wajib dinomorsatukan dalam penunjukan langsung proyek, atas beleid baru itu.
“Kita lihat mekanisme secara utuhnya. Jadi, mungkin penunjukan secara langsung pasti ada background-nya. Apakah misalnya butuh kecepatan waktu untuk pelaksanaan proyeknya, tapi, yang penting kita lakukan adalah pengawasannya,” ucap Budi.
KPK berharap para pemangku kepentingan menyegah benturan kepentingan, dalam penunjukan langsung proyek dari beleid baru ini. Masyarakat diharap memasang mata.
“Kemudian juga pada proses pelaksanaan proyeknya, tentu juga, penting untuk kita lakukan pengawasan, sehingga, setiap tahapannya betul-betul dilakukan secara pruden,” tutur Budi. (Can/P-3)
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan akademi militer dan kepolisian menjadi perwira dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7).
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
KPK menyita USD3,5 juta (sekitar Rp57 milliar) terkait kasus dugaan rasuah pengadaan fiktif pada Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di PT Pembangunan Perumahan (PP).
(KPK) menduga sebagian uang dalam kasus pemerasan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke kantor mantan Staf Khusus (Stafsus) eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan
Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.
Secara umum yang didalami terhadap saksi yang dipanggil adalah terkait dengan pergeseran anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved