Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal munculnya polemik izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kendati demikian, ia enggan mengungkap isi percakapan tersebut.
"Memang ada komunikasi saya dengan Pak Seskab, dan isinya biarlah hanya kami berdua yang tahu. Yang jelas, ajaran Nabi Ibrahim adalah silaturahmi dan makan-makan," ujarnya dalam keterangan pers.
Bahlil menegaskan bahwa komunikasinya dengan Sekretaris Kabinet tidak hanya berkaitan dengan isu Raja Ampat. Melainkan juga menyangkut tugas-tugasnya di sektor ESDM secara umum.
"Komunikasi saya dengan Pak Seskab, maupun dengan Bapak Presiden, dilakukan secara rutin dalam konteks menjalankan tugas. Tidak secara khusus membahas soal Raja Ampat," jelasnya.
Seperti diberitakan, ada dugaan aktivitas eksploitasi nikel di tiga pulau sekitar Raja Ampat, yakni Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran yang diungkapkan oleh Greenpeace Indonesia. Kegiatan tersebut dilaporkan telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas wilayah tersebut.
Dokumentasi yang dihimpun Greenpeace menunjukkan adanya limpasan tanah yang menyebabkan sedimentasi di pesisir. Hal ini dinilai berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan Raja Ampat akibat pembukaan hutan dan pengerukan tanah.
Selain tiga pulau tersebut, dua pulau kecil lainnya Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun juga disebut terancam oleh ekspansi pertambangan nikel. Kedua pulau ini berjarak sekitar 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya tercetak pada uang pecahan Rp100 ribu.
"Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel, masyarakat dan bumi kita sudah membayar harga mahal," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Juni 2025. (H-4)
Ketika awak media menanyakan apakah hal yang digali adalah terkait dugaan kerusakan lingkungan, Sandi belum bisa menjawab.
Dampak ekologis dari pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat, dinilainya sangat destruktif dan bisa bersifat permanen.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan menyebut politisi asal Papua itu beruntung bisa menjabat sebagai menteri.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu,
Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menyepakati kerja sama strategis dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
MENKO Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terang-terangan membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait polemik zin tambang nikel Raja Ampat.
JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) menyebut pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel Raja Ampat dibayangi konflik kepentingan dan perlindungan kepentingan korporasi besar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved