Kejagung Bantah Nadiem Makarim Masuk DPO terkait Korupsi Laptop

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di kementerian tersebut tahun 2019-2022. Bantahan itu disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

“Kami tidak ada menyatakan (Nadiem Makarim) DPO,” katanya kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/6).

Sebelumnya, beredar video yang menyebutkan bahwa Kejagung menetapkan Nadiem Makarim masuk dalam DPO. Dalam video tersebut, digambarkan pula penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada sebuah apartemen yang disebut milik Nadiem. Terkait hal itu, Kapuspenkum membantah bahwa video yang dimaksud adalah penggeledahan di apartemen milik Nadiem.

Baca juga : Kejagung Bantah Nadiem Makarim Jadi Buron dalam Kasus Korupsi Laptop

“Kami tidak melakukan penggeledahan,” katanya.

Adapun video penggeledahan tersebut sebelumnya dikonfirmasi oleh Kapuspenkum merupakan penggeledahan apartemen milik salah satu mantan staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim berinisial FH. Hingga Senin ini, video tersebut telah mendapatkan 214 ribu suka dan 5.556 komentar.

Diketahui, Jampidsus Kejagung tengah menyidik kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kapuspenkum Harli mengatakan penyidik pada Jampidsus mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

Baca juga : Kejagung: Pencegahan 2 Eks Anak Buah Nadiem Belum Perlu

“Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system (sistem operasi) Chrome,” katanya.

Padahal, kata dia, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan lantaran pada tahun 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif. Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.

Adapun dari sisi anggaran, Kapuspenkum mengatakan bahwa pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp9,982 triliun. (Ant/E-3)