Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 81% berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar pada 22–28 Mei 2025.
“Sebanyak 81% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto,” ucap IPO dalam laporan resmi, dikutip Senin (2/6).
Dari total responden, sebanyak 19,5% menilai Prabowo sebagai sosok tegas dan berwibawa. Sementara itu, 16,7% menyoroti sikap antikorupsinya sebagai alasan utama kepuasan. Sebanyak 3,4% lainnya menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan rakyat.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyebut angka itu menjadi indikator kuat bahwa kepemimpinan Prabowo masih dipercaya publik.
“Angka kepuasan yang tinggi ini menunjukkan masyarakat masih memiliki harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, meskipun tantangan besar di bidang ekonomi dan lapangan pekerjaan masih harus dihadapi,” ujar Dedi.
Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan metode wawancara tatap muka.
Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling untuk menjamin representativitas. Survei memiliki margin of error ±2,90% dan tingkat kepercayaan 95%. (Z-1)
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden adalah perbaikan dan percepatan pembangunan.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved