Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Hal tersebut terungkap dari hasil survei teranyar yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk “Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah” pada periode 22-28 Mei 2025.
Dalam survei tersebut, IPO membeberkan pelbagai kebijakan populis telah dihadirkan oleh Presiden Prabowo selama memimpin Indonesia sekurangnya 6 bulan, salah satunya adalah efisiensi anggaran.
“Kebijakan lain yang juga dominan diketahui publik adalah efisiensi anggaran, kebijakan ini pun tidak jauh berbeda dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana pro dan kontra turut serta mengiringi,” tulis IPO dalam keterangan resminya yang dikutip Minggu (1/6).
Dengan pertanyaan “Apa penilaian Bapak/Ibu pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut?”, sebanyak 71 persen responden menilai kebijakan tersebut sebagai hal yang baik.
Sementara itu , dengan pertanyaan lainnya yaitu “Apakah Bapak/Ibu puas atau tidak pada kebijakan anggaran pemerintahan tersebut?”, IPO mengungkap bahwa 62 persen responden merasa puas.
Survei IPO dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling dan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun margin of error dalam survei kali ini sebesar 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen. (H-3)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved