Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum dalam pergelaran pemilu raya hingga Senin (23/6).
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menerangkan, perpanjangan ini bertujuan agar para tokoh eksternal yang berniat maju dapat menjalin komunikasi dan memperoleh dukungan dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Kami memberikan kesempatan pada tokoh besar di luar partai untuk mencari dukungan. Sehingga bisa memastikan dukungan untuk bisa ikut Pemilihan Raya PSI," kata Andy dalam keterangannya, Minggu, (1/6).
Sebelumnya, sosok kuat yang santer dikabarkan turut serta dalam pemilu raya itu ialah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, hingga kini belum ada kabar lanjutan mengenai kepastian Jokowi akan ikut dalam pemilihan atau tidak
Andy enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya soal peluang Jokowi ikut dalam kontestasi tersebut. Namun ia mengisyaratkan adanya kemungkinan kejutan dari eksternal partai.
"Kita doakan saja. Itu semoga yang terbaik. Ini (perpanjangan waktu pendaftaran) memang antara lain, memberikan kesempatan tokoh di luar partai. Doakan saja semoga ada kejutan," terang Andy.
Dalam pergelaran pemilu raya itu, pendafaran calon ketua umum sudah dibuka sejak 13 Mei 2025. Semula, pendaftaran akan ditutup pada 18 Juni 2025. Namun, partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep, putra Jokowi itu, kemudian memperpanjang masa pendaftarannya hingga 23 Juni 2025.
Salah satu syarat yang mesti dipenuhi ialah seorang kandidat setidaknya harus memperoleh dukungan resmi dari lima dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 20 dewan pimpinan daerah (DPD). DPW merupakan struktur kepartaian PSI di tingkat provinsi, sedangkan DPD terdapat di tingkat kabupaten dan kota.
Menurut Andy, perpanjangan waktu ini juga dimanfaatkan oleh para kader internal PSI yang masih melakukan konsolidasi. Pasalnya, tidak semua DPW dan DPD telah menentukan sikap.
"Kami memberikan kesempatan kepada kandidat yang mulai mendekati DPW dan DPD untuk konsolidasi. Kan syaratnya mendapatkan dukungan dari lima DPW dan 20 DPD," imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat menanggapi kemungkinan dirinya maju sebagai calon ketua umum PSI. Ia mengaku masih mempertimbangkan peluang menang sebelum mengambil keputusan.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," tandasnya Rabu (14/5).
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved