Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai ada plus minus ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mengatakan di satu sisi, Jokowi memang membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung yang dapat membantu partai untuk bertarung menuju Pemilu 2029.
"Saya kira jika masih ingin berkecimpung dalam politik praktis, mau tidak mau Jokowi harus masuk parpol atau mendirikan parpol. Bergabung dengan PSI saya kira langkah yang pas karena partai ini kan sedang mencari sosok atau figur yang bisa membesarkan partai tersebut. Sebagai mantan presiden sudah pasti masih memiliki basis massa yang kuat. Masih banyak loyalisnya," kata Romli kepada Media Indonesia, Senin (19/6).
Meski demikian, Romli mengatakan menjadi Ketua Umum PSI akan membawa persoalan. Menurutnya, timbul persepsi negatif ketika Jokowi menjadi Ketua Umum PSI karena menggantikan Kaesang Pengarep yang merupakan anaknya sendiri.
"Persoalannya kemudian pandangan publik karena jika Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, berarti menggantikan Kaesang, yang notabene anaknya, sehingga publik langsung komentar negatif, baik untuk PSI itu sendiri maupun Pak Jokowi. Dianggap nepotisme, yakni suksesi antara keluarga," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang membuat kuasa Jokowi terhadap partai tidak kuat. Ia mengatakan dalam AD/ART partai, kewenangan berada di tangan Dewan Pembina.
"Jika AD/ART tidak diubah, artinya pak Jokowi sebagai ketum hanya simbol saja, tidak memiliki kewenangan apa-apa. Kewenangan mutlak untuk mengambil keputusan apa saja ada pada Dewan Pembina. Kecuali Pak Jokowi merangkap juga sebagai Ketua Dewan Pembina," tandasnya. (Ant/E-3)
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Lokasi kongres PSI di Solo bukan karena faktor individu ataupun dapat menguntungkan bagi Kaesang.
Proses hukum juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir ke Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dengan motif kotak-kotak kecil yang dikenakan Prabowo maka topi itu tampak sesuai dengan flat cap khas wilayah utara Inggris
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyiratkan kemungkinan bakal maju sebagai kandidat Ketum PSI. Ia mengatakan hal itu masuk dalam perhitungannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved