Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyoroti banyaknya jalur tikus di wilayah perbatasan yang belum diawasi secara optimal. Ia meminta perlunya peningkatan jumlah personel dan pembangunan pos pengamanan guna memutus rantai peredaran narkoba di wilayah perbatasan.
“TNI bersama-sama dengan Polri dan BNN harus memperketat dan menambah personel. Dalam perbatasan-perbatasan ini banyak jalan-jalan tikus baru yang terus bertambah, sedangkan kita tidak menambah pos pengamanan maupun personel,” ujar Abraham melalui keterangannya, Kamis (29/5).
Ia mengatakan penambahan pos, personel, dan dukungan alat utama sistem persenjataan akan membantu menekan pergerakan narkoba lintas negara yang selama ini memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan.
Abraham menyoroti Kalimantan Barat memiliki 230 wilayah rawan narkoba. Dari jumlah tersebut, 63 wilayah masuk kategori bahaya/siaga, sedangkan sisanya dalam kategori waspada dan siaga.
Politikus Fraksi Partai Golkar mengatakan, pendekatan keamanan yang lebih kuat di titik-titik rawan merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan negara dan menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. (H-3)
POLRES Tanjungbalai membongkar jaringan peredaran kokain di wilayah pesisir Sumatra Utara yang melibatkan dua orang nelayan. Polisi menyita lebih dari 3 kilogram kokain.
SATUAN Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 50 Kilogram.
Jaksa ungkap kronologi lengkap peredaran narkoba di Rutan Salemba yang melibatkan Ammar Zoni Cs, dari aplikasi rahasia hingga penggerebekan di sel
Pernyataan Meity muncul setelah publik diguncang kasus artis Ammar Zoni yang kembali tersandung narkoba.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti kasus terpidana Ammar Zoni yang kepergok mengedarkan narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.
Pihaknya berkomitmen menciptakan Rutan yang bersih dari barang terlarang dan kondusif bagi pembinaan warga binaan Rutan Kelas I Medan.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto angkat bicara soal iuran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun. Isu itu mencuat setelah Indonesia memutuskan untuk masuk Dewan Perdamaian
UNTUK memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk meninjau program MBG) di Kabupaten Toba, Senin (13/10).
Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa ketentuan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945.
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved