Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) palsu.
Dalam survei tersebut, tercatat 45,4% responden dari basis pemilih Golkar percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan basis partai lain, seperti PDIP (25,6%), PKS (24,1%), dan Gerindra (12,5%).
"Isu ijazah ini sudah selesai kemarin dengan hasil dari Bareskrim, jadi tidak perlu diperpanjang," kata Dave kepada Media Indonesia, Rabu (28/5).
Dave mengungkapkan persoalan ijazah tersebut seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Ia mengatakan lebih baik semua pihak fokus menangani persoalan yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Pak Jokowi telah selesai mengabdi kepada bangsa dan negara, hasil kinerja dan sumbangsihnya telah kita rasakan dan nikmati. Mari kita fokus akan pekerjaan ke depannya. Ini adalah pandangan pribadi saya," katanya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei nasional yang mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap isu dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum 66,9% responden tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya.
Namun, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mencatat bahwa hanya basis pemilih Golkar yang menunjukkan pembelahan sikap yang signifikan.
“Kecuali basis Golkar, terbelah sama besar antara yang percaya dan tidak percaya. Setidaknya ada 45,4% basis partai Golkar percaya Jokowi memalsukan ijazah. Angka itu paling tinggi dibandingkan basis dari partai lain,” jelas Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya pada Selasa (27/5).
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Eks Wakapolri Oegroseno bersaksi di sidang ijazah Jokowi di PN Surakarta. Ia soroti perbedaan kacamata, bentuk telinga, hingga hidung pada foto ijazah UGM.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meraih kepuasan publik tertinggi 84,9 persen.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Burhanuddin mengungkapkan beberapa alasan yang mendasari tingginya tingkat kepuasan terhadap Mayor Teddy. Salah satunya adalah kedekatan Mayor Teddy dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hasilnya surveinya, Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa 13% publik sangat percaya dan 66% cukup percaya pada Kejaksaan Agung.
HASIL survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengungkap gen z atau generasi yang lahir pada 1997-2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved