Plus dan Minus Seorang Intelijen Pimpin Bea Cukai Menurut Pengamat

SEKRETARIS Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Djaka Budi Utama dikabarkan menjadi Dirjen Bea Cukai yang baru. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyoroti kelebihan dan kekurangan dari latar belakang militer yang dimiliki Djaka.

Dari perspektif positif, ungkapnya, pengalaman di bidang intelijen dapat mendukung kinerja petugas bea cukai untuk menanggulangi penyelundupan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Dari perspektif negatif, ketiadaan latar belakang Djaka di kantor bea cukai membuat dirinya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya," ujar Prianto kepada Media Indonesia, Rabu (21/5).

Baca juga : Polri dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 86 Kilogram Sabu di Aceh

Menurutnya, pergantian pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sering kali sarat dengan kepentingan politik, termasuk politik kebijakan. Penunjukan pejabat di posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika nasional, baik secara ekonomi maupun keamanan.

Saat ini, tantangan yang dihadapi Kemenkeu cukup kompleks. Di sisi perpajakan, penerimaan negara tengah tertekan sebagai dampak dari penerapan sistem Coretax. Sementara itu, dari sisi kepabeanan, maraknya penyelundupan barang, termasuk narkoba, kembali menjadi sorotan publik.

Djaka diharapkan mampu membangun sinergi antarpejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Para direktur di DJBC juga diharapkan aktif memberikan masukan yang konstruktif demi menciptakan harmonisasi kerja di lapangan.

Baca juga : Joint Operation Polri dan Bea Cukai Ungkap Peredaran Gelap 86 kg Sabu Asal Impor di Langsa

"Penunjukan pejabat publik, siapa pun orangnya dan dari latar belakang apa pun, tidak pernah terjadi dalam ruang hampa," tambahnya.

Prianto mengatakan selalu ada latar belakang dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, baik dari unsur politik, profesional, maupun institusional. Meskipun tidak selalu ideal, keputusan itu adalah hasil dari kompromi kebijakan yang disebut sebagai the second best policy.

Sebagai pejabat berlatar belakang militer, Djaka juga harus memastikan bahwa posisinya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang TNI yang telah direvisi. Kepatuhan terhadap asas legalitas sangat penting untuk memastikan bahwa peran dan wewenangnya sebagai pejabat publik berada dalam koridor hukum yang berlaku.  (H-3)