Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyoroti Menteri Kabinet Merah Putih yang memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan "Bos". Ia mengatakan panggilan "Bos" tersebut dipertanyakan karena saat ini, mereka menjadi bagian dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Jamiluddin menyebut menteri yang memanggil Jokowi dengan sebutan "bos" tersebut layak untuk dicopot dari jabatannya. Pasalnya, mereka tak menganggap Presiden Prabowo sebagai atasan atau bosnya.
"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak direshuffle. Para menteri tersebut tak pantas lagi bersama Prabowo karena bosnya Joko Widodo. Ini artinya, para menteri itu tidak mengangap Prabowo sebagai bosnya," kata Jamiluddin, kepada Media Indonesia, Senin (14/5).
Jamiluddin mengungkapkan sebutan "bos" kepada Jokowi juga memberi sinyal akan adanya matahari kembar di pemerintahan saat ini.
"Di satu sisi, para menteri tersebut menganggap Prabowo sebagai bos, namun di sisi lain mereka juga menjadikan Jokowi sebagai bosnya. Padahal secara formal, saat ini para menteri tersebut sebagai pembantu Prabowo. Karena itu, secara formal para menteri itu seharusnya menjadi bawahan Presiden Prabowo. Ini artinya, hanya Prabowo yang seharusnya menjadi bos para menteri tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan loyalitas ganda dari menteri dapat membahayakan bagi Prabowo. Pasalnya, para menteri itu bisa saja akan lebih mengikuti arahan Jokowi daripada Prabowo. Ia mengatakan menteri tersebut kapan saja bisa melakukan hal itu bila ada arahan Jokowi.
"Jadi, Prabowo seharusnya mereshuffle semua menteri yang menganggap Jokowi sebagai bosnya. Hal itu perlu segera dilakukan sebelum terlambat," katanya.
"Mendahului kadangkala akan lebih baik. Untuk itu, reshuffle akan lebih baik daripada membiarkan para menteri tersebut seperti duri dalam daging," katanya.
Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025). Kedua menteri tersebut sempat memanggil Jokowi dengan menyematkan kata 'bos'.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ucap Trenggono.
Senada dengan Trenggono, Menkes Budi juga menyebut hal yang sama.
"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi menteri kesehatan kan," ujar Budi.(P-1)
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Hasan Nasbi ke Istana Kepresidenan hari ini (12/3). Apakah ini sinyal perombakan kabinet? Simak keterangan lengkapnya.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Presiden Prabowo Subianto gelar buka puasa bersama tokoh bangsa di Istana Merdeka. Bahas isu strategis, geopolitik, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek detailnya!
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Letkol Teddy Indra Wijaya berperan sebagai Sekretaris Kabinet yang menjaga harmonisasi dan konsistensi kebijakan Kabinet Merah Putih.
PRESIDEN Prabowo Subianto menilai kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Timur Tengah harus tetap berpegang pada prinsip nonblok di tengah konflik yang saling bertaut.
SEKRETARIS Kabinet atau Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Sumatra Utara dan merayakan malam takbiran dan salat idul fitri di Aceh
Hal ini mencakup penyediaan tempat sampah yang memadai serta petugas kebersihan yang cukup guna menjaga kelestarian lingkungan.
Presiden Prabowo melalui Mensesneg terbitkan SE larangan open house mewah bagi pejabat di Lebaran 2026 demi jaga empati sosial.
Selain aspek tarif, sektor keamanan dan ketersediaan armada menjadi sorotan utama.
Rapat ini akan dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih untuk memastikan berbagai aspek kesiapan menjelang Lebaran berjalan optimal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved