Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyoroti Menteri Kabinet Merah Putih yang memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan "Bos". Ia mengatakan panggilan "Bos" tersebut dipertanyakan karena saat ini, mereka menjadi bagian dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Jamiluddin menyebut menteri yang memanggil Jokowi dengan sebutan "bos" tersebut layak untuk dicopot dari jabatannya. Pasalnya, mereka tak menganggap Presiden Prabowo sebagai atasan atau bosnya.
"Para menteri yang bersilaturahmi ke kediaman Joko Widodo dan menyebutnya bos tentu layak direshuffle. Para menteri tersebut tak pantas lagi bersama Prabowo karena bosnya Joko Widodo. Ini artinya, para menteri itu tidak mengangap Prabowo sebagai bosnya," kata Jamiluddin, kepada Media Indonesia, Senin (14/5).
Jamiluddin mengungkapkan sebutan "bos" kepada Jokowi juga memberi sinyal akan adanya matahari kembar di pemerintahan saat ini.
"Di satu sisi, para menteri tersebut menganggap Prabowo sebagai bos, namun di sisi lain mereka juga menjadikan Jokowi sebagai bosnya. Padahal secara formal, saat ini para menteri tersebut sebagai pembantu Prabowo. Karena itu, secara formal para menteri itu seharusnya menjadi bawahan Presiden Prabowo. Ini artinya, hanya Prabowo yang seharusnya menjadi bos para menteri tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Jamiluddin mengatakan loyalitas ganda dari menteri dapat membahayakan bagi Prabowo. Pasalnya, para menteri itu bisa saja akan lebih mengikuti arahan Jokowi daripada Prabowo. Ia mengatakan menteri tersebut kapan saja bisa melakukan hal itu bila ada arahan Jokowi.
"Jadi, Prabowo seharusnya mereshuffle semua menteri yang menganggap Jokowi sebagai bosnya. Hal itu perlu segera dilakukan sebelum terlambat," katanya.
"Mendahului kadangkala akan lebih baik. Untuk itu, reshuffle akan lebih baik daripada membiarkan para menteri tersebut seperti duri dalam daging," katanya.
Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025). Kedua menteri tersebut sempat memanggil Jokowi dengan menyematkan kata 'bos'.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ucap Trenggono.
Senada dengan Trenggono, Menkes Budi juga menyebut hal yang sama.
"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi menteri kesehatan kan," ujar Budi.(P-1)
Presiden Prabowo Subianto menepis isu perpecahan kabinet dan pamer capaian swasembada beras serta rekor produksi beras tertinggi sepanjang sejarah RI.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam retret kabinet jilid kedua yang digelar di Hambalang.
Politisi asal Dapil Papua Selatan tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan soliditas Kabinet Merah Putih tetap terjaga setelah Presiden Prabowo akan mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai arah kebijakan ekonomi yang dievaluasi dalam retret kabinet di Hambalang
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mencampuri konflik politik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah fokus pada urusan dalam negeri.
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan strategis seperti pembentukan Satuan Tugas Swasembda Pangan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2025
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden menyebut, dalam beberapa tahun terakhir rakyat merasakan dampak dari tata kelola energi yang tidak beres.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved