Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Surya Paloh memiliki jiwa idealis dan tidak oportunis ketika memutuskan tidak masuk Kabinet Merah Putih meski menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lili menilai sikap Surya Paloh tersebut seharusnya menjadi contoh bagi pemimpin partai yang lain. Selain itu, ia berharap sikap Surya Paloh tidak sekadar pencitraan.
"Dengan sikap seperti itu publik menjadi respect terhadap pimpinan partai yang mempunyai jiwa idealis dan tidak oportunis. Itu menjadi teladan yang harus diikuti juga oleh partai-partai lain. Sayq berharap sikap dan laku tersebut terus dijalankan secara konsisten, bukan bagian dari strategi pencitraan," kata Lili kepada Media Indonesia, Kamis (3/4).
Lili menilai memang semestinya setiap partai yang mendukung atau berkoalisi dengan pemerintahan tidak harus mendapatkan jabatan. Setiap dukungan, kata ia, tak selalu dikaitkan dengan bagi-bagi jabatan.
Selain itu, ia menilai setiap partai juga harus tahu diri apakah ikut dalam mendukung atau terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
"Saya kira memang mestinya seperti itu untuk setiap partai yang bergabung dan mendukung pemerintahan tidak harus mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Ketika tidak ikut dalam pemenangan seorang calon presiden. Suatu sikap yang tahu diri bahwa partainya tidak ikut 'keluar keringat', tidak mau mengambil keuntungan dan pragmatis," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan bahwa partainya menjaga moral dan etika di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Nasdem tidak mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres. Bagaimana mungkin kita ingin masuk dalam Kabinet Merah Putih. Inilah yang saya sebut dengan moral partai, etika partai yang harus diutamakan. Ketika partai lain mabuk dengan kekuasaan, Nasdem harus tahu diri walau permintaan itu datang sendiri dari Prabowo Subianto agar masuk dalam Kabinet Merah Putih. Posisinya haruslah bisa mampu dibuktikan oleh partai politik ini. Sekali lagi saya katakan Nasdem bukan hadir untuk menambah beban masyarakat dan rakyat yang ada di negeri ini," ujarnya.
Surya Paloh juga menegaskan, Nasdem harus tahu diri. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk masuk dalam kabinet. Ia menegaskan, partai politik yang bernama Nasdem ini memang tidak pantas untuk berada, hadir, untuk mengisi anggota kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
"Dalam pemilu yang lalu Nasdem tidak mencalonkan Presiden Prabowo Subianto. Maka inilah konsekuensi politik yang harus kita buktikan, harus ada budaya malu," ujarnya.
Sekalipun tidak berada dalam Kabinet Merah Putih, Surya Paloh tegas jika Nasdem tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Nasdem ikut berbahagia saat Prabowo menang, Nasdem ikut mendukung program pemerintah dan seterusnya. "Tidak berada dalam Kabinet Merah Putih bukan berarti kita tidak suka, bukan berarti Nasdem tidak ikut berbahagia dan bergembira ketika Presiden Prabowo terpilih. Kita berbahagia untuk itu, tapi kita juga tetap dengan konsistensi atas nilai moralitas yang kita miliki. Mabok pada kekuasaan yang lebih itu bukan Nasdem. Inilah proses pendidikan politik di negeri ini," katanya.(Faj/P-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana melakukan negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pengenaan tarif impor terhadap Indonesia.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Presiden Subianto mengundang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun di Indonesia pada Oktober 2025
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved