YLBHI Catat Terjadi Kekerasan Saat Aksi Penolakan UU TNI di 10 Wilayah

KETUA Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengatakan pihaknya mencatat terjadi kekerasan saat aksi penolakan UU TNI di 10 wilayah Indonesia.

Ia mengatakan total ada 51 wilayah yang menggelar aksi unjuk rasa menolak UU TNI yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Dari 51 wilayah, terdapat 10 wilayah yang terjadi kekisruhan yang berujung pada kekerasan terhadap massa aksi.

"Di 10 wilayah terjadi kekerasan terhadap aksi massa. Kekerasan ini terjadi perkembangan. Dulu kekerasan dilakukan aparat kepolisian, hari ini melibatkan militer," kata Zainal ketika konferensi pers secara virtual, Rabu (26/3).

Baca juga : Dua Mobil Polisi di Bekasi Dirusak hingga Dicoret 'Tolak RUU TNI'

Zainal mengatakan juga ada perbedaan pola kekerasan yang dilakukan aparat. Dulu peserta aksi ditangkap, dibawa kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat ini, kata ia, peserta aksi mendapatkan kekerasan, dibawa ke rumah sakit dan ditinggalkan.

"Bahkan, dipukuli dan ditinggalkan begitu saja. Ini yang mengerikan. Hal ini seperti memberi sinyal bahwa pengesahan UU TNI memberi sinyal militer kembali, sipil jangan macam-macam," katanya.

Lebih lanjut, Zainal mengungkapkan kekerasan yang terjadi jangan sampai menyurutkan suara menolak UU TNI. Ia mengatakan masyarakat perlu bersuara dan mengkritik UU TNI yang dilakukan secara ugal-ugalan.

Baca juga : Unjuk Rasa Menolak UU TNI di Karawang Berujung Ricuh.

"Total sekitar 51 wilayah aksi unjuk rasa dan wilayah lain perlu bersuara dan mengkritik keras. Kita menyuarakan negara ini rakyatlah yang punya. Perlu ditegaskan rakyat memiliki hak veto," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani merespon gelombang penolakan di sejumlah daerah terkait RUU TNI yang baru disahkan menjadi undang-undang. Selain penolakan di jalanan, UU TNI yang baru disahkan juga digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Puan, kelompok masyarakat sipil perlu membaca lebih dahulu isi UU TNI tersebut sebelum menyuarakan penolakan.

Baca juga : Demo Tolak UU TNI, Mahasiswa Purwokerto Tebar Kotoran Sapi di depan Gerbang Kodim

"Ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomorin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan," katanya.

"Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes," tambahnya.

Puan meminta semua pihak untuk menahan diri, terlebih saat ini dalam momentum Ramadan. Ia mengatakan masyarakat dapat melihat UU TNI yang baru disahkan tersebut di website DPR.

"Marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai. Jadi tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik," katanya. (Ykb/I-1)