Satgas PKH Capai Target Kuasai 1 Juta Hektare Hutan

SATUAN Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil merealisasikan target pemerintah untuk menguasai 1 juta hektare hutan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Hutan tersebut sebelumnya dikuasai oleh perorangan maupun korporasi secara ilegal. 

Demikian disampaikan Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (26/3).

Febrie menyampaikan apresiasi kepada semua elemen yang tergabung dalam Satgas PKH atas sinergitas demi menertibkan kawasan hutan. Satgas PKH, sambung Febrie, dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 5/2025 pada 21 Januari lalu.

Baca juga : BUMN Baru Ini akan Kelola Ratusan Ribu Hektare Hutan yang Dikuasai Kembali Pemerintah

"Sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh," ujar Febrie.

Berdasarkan data per 23 Maret 2025, ia mengungkap bahwa Satgas PKH sudah menguasai 1.100.674,14 hektare lahan dari 1.177.194,34 hektare ketersediaan lahan yang diterima. Sebaran tersebut mencakup 64 kabupaten di sembilan provinsi dari 369 perusahaan.

Menurut Febrie, pada 10 Maret lalu, Satgas PKH telah melakukan penyerahan tahap I lahan kawasan hutan seluas 221.868,421 hektare yang sebelumnya dikuasai PT Duta Palma Group kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara (persero).

Baca juga : Posisi TNI dalam Satgas PKH Strategis dalam Menjaga Kawasan Hutan

"Alhamdulillah, pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektare yang terdiri dari 109 perusahaan," terang Febrie.

Pada penugasannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie dibantu oleh tiga Wakil Ketua, yakni Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim Polri, dan Deputi Bidang Investasi BPKP.

Adapun anggota Satgas PKH antara lain berasal dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Informasi Geospasial.

(Tri/P-3)