Indonesia Terancam Jadi Surga Bisnis Ilegal

EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan. 

Peringatan tersebut sejalan dengan temuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia. Sejumlah perusahaan yang sebagian berasal dari Tiongkok disinyalir terlibat dalam praktik penggelapan pajak secara masif serta penyalahgunaan identitas kependudukan.

“Indonesia berpotensi menjadi surga bisnis ilegal. Sementara itu, sektor legal akan semakin terpuruk,” ujar Wijayanto kepada Media Indonesia, Rabu (14/1).

Baca juga : 40 Perusahaan Baja Diduga Gelapkan Pajak, Menkeu Siap Bertindak

Ia menduga praktik perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal sudah berlangsung cukup lama dan kini skalanya tergolong masif. Menurutnya, kejahatan semacam itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan dari oknum aparat penegak hukum maupun petugas pajak.

“Praktik ilegal itu hanya bisa terjadi jika ada back up, baik dari aparat penegak hukum maupun dari kantor pajak. Jadi persoalannya bukan terletak pada sistem atau kebijakan, melainkan pada manusianya,” tegasnya.

Wijayanto pun menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap praktik-praktik ilegal tersebut. Meski dalam jangka pendek kebijakan ini berpotensi menimbulkan kontraksi ekonomi, ia menilai dampaknya akan positif dalam jangka menengah dan panjang.

Baca juga : OTT Pegawai Pajak, Komisi XI Minta Integritas Aparatur Perpajakan Diperkuat

“Dalam jangka panjang, ini justru akan memperkuat perekonomian dan kondisi fiskal Indonesia,” tutupnya.

Secara terpisah, Purbaya mengungkapkan, berdasarkan hasil deteksi awal, terdapat sekitar 40 perusahaan baja yang terindikasi melakukan pelanggaran. Dari jumlah tersebut, dua perusahaan berskala besar akan menjadi prioritas untuk dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat.

“Yang baja itu terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (14/1).

Diketahui modus operandi yang digunakan antara lain dengan membeli data kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat untuk dijadikan identitas perusahaan bayangan, sehingga dapat menghindari kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Purbaya juga menegaskan pelaku tidak hanya berasal dari luar negeri. Menurutnya, ada perusahaan yang melibatkan pihak asing maupun domestik, sehingga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum di dalam negeri. (H-3)