Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menanggapi perihal pencabutan permohonan praperadilan eks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait penetapan status tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Agus mengatakan, Firli Bahuri sudah tak perlu untuk mengajukan praperadilan kembali. Menurutnya, praperadilan yang selama ini diajukan oleh Firli selalu kabur dan tidak jelas.
"Sudahlah Pak Firli tidak usah ajukan praperadilan. Dulu juga sudah pernah pengajuan yang pertama dan oleh majelis dianggap kabur dan tidak jelas," kata Agus saat dihubungi, Rabu (19/3).
Menurut Agus, untuk saat ini lebih baik Firli Bahuri menerima penetapan tersangka tersebut dan bersiap untuk menghadapi sidang tindak pidana korupsi.
"Sudah hadapi saja nanti sidang pengadilan Tipikornya," ujarnya.
Agus juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melengkapi dan menyerahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi. Hal itu dilakukan untuk menutup kemungkinan Firli mengajukan gugatan praperadilan kembali.
"Untuk Polda Metro dan jaksa lebih baik segera sempurnakan berkas kemudian limpahkan berkasnya ke pengadilan tipikor untuk menutup peluang praperadilan Firli," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Parulian Manik resmi mencabut gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
"Menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut," kata Parulian di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/3).
Dengan begitu, hakim menyatakan bahwa perkara pidana praperadilan nomor 42/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel itu pun dicabut.
"Memerintahkan kepada kepaniteraan PN Jakarta Selatan untuk mencoret perkara nomor 42/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dari dalam register perkara pidana praperadilan," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, tidak menjelaskan secara rinci alasan kliennya mencabut gugatan praperadilan. Dirinya hanya menyebut bahwa masih ada kekurangan dalam gugatan tersebut.
"Maka kami akan melakukan turut perbaikan serta untuk praperadilan a quo yang sekiranya bisa memberikan manfaat hukum," kata Ian. (Fik/P-3)
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved