Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Puan Maharani enggan menanggap soal pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus terkait adanya utusan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi yang mendatangi PDIP.
"Ya tanyakan kepada yang bersangkutan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (17/3).
Ia pun tak menjawab soal hubungan PDIP dengan Jokowi. Menurutnya, hal yang penting yakni intropeksi diri untuk menjawab berbagai tantangan bangsa.
"Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu enggak bisa sendirian, kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri," ucap Puan.
Jokowi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus terkait adanya utusan yang mendatangi PDIP dan meminta agar dirinya tak dipecat. Jokowi menegaskan tak ada utusan seperti dinyatakan PDIP.
Jokowi terlihat geram saat menanggapi hal itu. Ia menuturkan bahwa dirinya selalu diam selama ini.
Namun ia mengingatkan bahwa diamnya ada batas. "Saya tu dah diam loh ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam, saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jumat, (14/3).
Deddy menyebut sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Menurutnya, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus mundur. (H-4)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved