Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menganalisis absennya mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan di mana Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kerap tampil bersama Presiden Prabowo Subianto.
Hensa menilai, setidaknya ada tiga penilaian terkait ketidakhadiran Megawati di tengah para pemimpin tersebut. Salah satunya, Megawati bisa jadi tidak mengetahui informasi pertemuan para pemimpin ini.
“Kalau tentang Ibu Mega, saya ada tiga opsi jawaban. Yang pertama, Bu Meganya nggak tahu. Jadi emang nggak ada yang kasih tahu Bu Mega atau mungkin dia sedang tidak mendapatkan informasi baik tentang pertemuan-pertemuan para presiden ini,” ujar Hensa kepada wartawan.
Namun, Hensa juga menilai, bisa jadi memang Megawati tidak ingin hadir di antara ketiga pemimpin tersebut.
“Kemudian opsi jawaban saya yang kedua, dia nggak mau. Karena memang dia merasa bahwa dia bukan bagian dari Jokowi yang dalam sejarahnya menurut dia mengkhianati dirinya. Pak SBY juga mengkhianati dirinya. Makanya dia nggak mau ikutan," kata Hensa.
Ketiga, Hensa menilai, Megawati bisa jadi merasa belum waktunya ia bergabung sehingga ia tidak hadir disaat ketiga pemimpin tersebut berkumpul.
“Nah, opsi yang ketiga menurut saya, dia menilai ini belum waktunya dia bergabung. Jadi dari tiga hal itu kita tunggu aja mana yang benar,” kata Hensa.
Menurutnya, opsi pertama sulit dipastikan kebenarannya. Sementara itu, Hensa menilai opsi kedua lebih banyak diperbincangkan publik.
Ia merujuk pada sejarah hubungan politik yang dianggap kurang harmonis antara Megawati dengan SBY dan Jokowi sebagai kemungkinan alasan presiden ke-5 itu tidak bergabung.
“Yang nomor dua, publik juga sudah jadi desas-desus yang kemana-mana. Bahwa hubungan SBY ke Ibu Mega nggak oke, Jokowi ke Bu Mega nggak oke,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk opsi ketiga, Hensa melihat ada sisi positif jika Megawati memang sengaja menunda keikutsertaannya.
Namun, kata Hensa, sebenarnya ada baiknya jika Megawati hadir sebagai penyeimbang dengan tetap bertahan di luar pemerintahan.
“Yang ketiga, mudah-mudahan dia merasa memang dia belum perlu bergabung saat ini karena mungkin untuk membereskan beberapa hal di partainya, dan mungkin juga bagus untuk Indonesia karena dia menjadi kekuatan di luar pemerintahan yang bisa menjadi penyimbang nantinya,” jelasnya.
Meski begitu, Hensa menyebut kehadiran Puan Maharani dalam beberapa saat terakhir bisa dianggap sebagai perwakilan Megawati dalam setiap pertemuan para pemimpin tersebut.
“Ya minimal Mbak Puan hadir terus saya lihat. Itu perwakilan ya dari Ibu Mega,” tutupnya. (H-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved