Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham, mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemanggilan diperlukan agar Ahok dapat memberikan penjelasan selama menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang tengah berjalan saat ini.
Apalagi, kata Idrus, Ahok menuturkan dirinya mengetahui kasus yang menjerat sejumlah petinggi subholding Pertamina saat ini yang merupakan kasus lama.
“Dan tahun-tahun sebelumnya itu kan Pak Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama. Nah dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa mengetahui itu, maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan,” ungkap Idrus, yanh dikutip Selasa (4/3).
Menurutnya, bukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang harus memanggil Ahok melainkan pihak Kejagung karena perlu keterangan Ahok untuk mendalami kasus korupsi Pertamina tersebut.
Hal itu, menurut Idrus, lantaran kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun per tahun itu dilakukan selama 5 tahun (2018-2023). Artinya, dari lima tahun tersebut ada masa di mana Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama.
Sehingga, kata Idrus, Kejagung perlu meminta kejelasan dari Ahok untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual.
“Kenapa lebih faktual? Karena Komisaris Utama. Ya tentu lebih paham, lebih jelas dan tentu nanti ini menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum,” ungkap Idrus.
“Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh, Kejaksaan Agung,” pungkasnya. (H-3)
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved