Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham, mendukung penuh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemanggilan diperlukan agar Ahok dapat memberikan penjelasan selama menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina, terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang tengah berjalan saat ini.
Apalagi, kata Idrus, Ahok menuturkan dirinya mengetahui kasus yang menjerat sejumlah petinggi subholding Pertamina saat ini yang merupakan kasus lama.
“Dan tahun-tahun sebelumnya itu kan Pak Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama. Nah dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa mengetahui itu, maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan,” ungkap Idrus, yanh dikutip Selasa (4/3).
Menurutnya, bukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang harus memanggil Ahok melainkan pihak Kejagung karena perlu keterangan Ahok untuk mendalami kasus korupsi Pertamina tersebut.
Hal itu, menurut Idrus, lantaran kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun per tahun itu dilakukan selama 5 tahun (2018-2023). Artinya, dari lima tahun tersebut ada masa di mana Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama.
Sehingga, kata Idrus, Kejagung perlu meminta kejelasan dari Ahok untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual.
“Kenapa lebih faktual? Karena Komisaris Utama. Ya tentu lebih paham, lebih jelas dan tentu nanti ini menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum,” ungkap Idrus.
“Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh, Kejaksaan Agung,” pungkasnya. (H-3)
Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.
Pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di kawasan Selat Hormuz.
Kuota sebanyak 5.000 peserta sudah terpenuhi hanya dalam enam jam sejak dibukanya pendaftaran pada 3 Maret 2026.
Program Bengkel Persiapan Mudik akan dimulai pada 6–7 Maret 2026, sementara Bengkel Siaga Mudik beroperasi pada 14–20 Maret 2026 di berbagai titik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal perjalanan masyarakat Indonesia dalam menyambut hari raya Idulfitri 1447 H.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut upaya diplomasi tengah dilakukan untuk mengeluarkan dua kapal tanker milik PIS yang saat ini berada di Selat Hormuz.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved