Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai keputusan kepala daerah dari PDIP untuk bergabung ke retret adalah keputusan yang tepat. Menurutnya, retret merupakan bagian dari program untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kepala daerah.
"Saya kira dengan hadirnya para kepala daerah tersebut menjadi suatu yang positif. Seperti diketahui, retret ini merupakan bagian dari program pendidikan atau pelatihan bagi para peminpin daerah. Jadi rugi bila tidak mengikutinya," kata Lili kepada Media Indonesia, Senin (24/2).
Lili mengatakan jika kepala daerah dari PDIP tetap tidak mengikuti retret akan mendapatkan stigma negatif dari publik. "Bagi para kepala daerah, tentu akan mendapat stigma tidak disiplin dan taat pada pemerintah pusat. Sedangkan bagi PDIP sendiri akan mendapat citra negatif dari publik," katanya.
Lebih lanjut, Lili menilai kehadiran Gubernur Jakarta Pramono Anung di retret kepala daerah bukan melanggar instruksi partai. Menurutnya, Pramono telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retret tersebut.
"Mereka hadir kan seperti dikatakan oleh Gubernur Jakarta sudah komunikasi dengan Ibu Megawati. Jadi, saya kira bukan pembakangan, karena mereka hadir sudah memberi tahu Ibu Megawati," katanya.
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang dalam rangka retret kepala daerah. Namun, sejumlah kepala daerah kemudian mengikuti retret tersebut.
Instruksi itu diterbitkan tak lama usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh KPK. PDIP menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto sangat bermuatan politis.
Total ada 55 kepala daerah terpilih yang merupakan kader PDIP. Per Minggu (23/2) malam, terdapat 17 orang yang telah bergabung kegiatan retret di Akmil, Magelang.
Hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di lokasi penyelenggaraan retret Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama 18 kepala daerah dari partainya.
"Saya, Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Jogja (Hasto Wardoyo) dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini kita memulai untuk retret," kata Pramono saat tiba di kompleks Akmil, Magelang, Senin (24/2) siang. (Faj/P-2)
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Struktur PDIP periode 2025-2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Saat ini, posisi Sekjen PDIP secara resmi masih dijabat oleh Megawati, sebagaimana diputuskan dalam Kongres V tahun 2025.
Megawati meminta para kader dari Jawa Tengah agar tidak lagi mempermalukannya, mengingat selama ini wilayah tersebut dikenal sebagai basis kuat PDIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved