Instruksi Megawati soal tidak Hadiri Retret Kepala Daerah Dipertanyakan

WAKIL Ketua Umum DPP PROJO MUDA, Leecarlo, menanggapi polemik terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh PDIP untuk tidak menghadiri acara retret di Magelang. Menurutnya, keputusan tersebut semakin menunjukkan bahwa PDIP lebih mengutamakan kepentingan partai dibandingkan kepentingan rakyat.

“Kami melihat instruksi tersebut sebagai indikasi bahwa kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Retret para kepala dan wakil kepala daerah adalah forum strategis untuk membahas kebijakan pembangunan, memperkuat koordinasi antar pemimpin daerah, serta menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional. Jika ada pihak yang melarang kadernya untuk berpartisipasi dalam forum seperti ini, maka patut dipertanyakan komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat,” ujar Leecarlo, melalui keterangannya, Sabtu (22/2).

Leecarlo juga menyoroti bahwa instruksi ini muncul di tengah polemik yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sedang menghadapi kasus pidana. Menurutnya, langkah yang diambil PDIP lebih mencerminkan upaya meredam gejolak internal dan menjaga citra politik partai daripada memprioritaskan tanggung jawab kepala daerah terhadap masyarakat yang mereka pimpin.

Baca juga : Kepala Daerah harus Tunduk pada Presiden, bukan Ketua Umum Partai

“Seharusnya, kepala daerah yang berasal dari PDIP tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, tanpa terhambat oleh kepentingan politik internal partainya. Mereka dipilih oleh rakyat, bukan hanya oleh partai. Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus diutamakan. Ketika politik partai lebih mendominasi pengambilan keputusan daripada kepentingan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terkikis,” tambahnya.

DPP PROJO MUDA menegaskan bahwa kepala daerah harus diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan partai. Intervensi politik yang menghambat kolaborasi dan koordinasi antar pemimpin daerah hanya akan merugikan rakyat yang membutuhkan kebijakan yang progresif dan solutif.

“Kami menyerukan kepada semua pemimpin daerah, terlepas dari afiliasi politiknya, untuk tetap berkomitmen pada pelayanan publik yang lebih baik. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan kelompok politik tertentu,” tutup Leecarlo. (M-3)