Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBANYAK 30 pelajar sekolah menengah asal Jakarta dan sekitarnya mengikuti acara Remaja Bernegara yang digelar oleh Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (22/2). Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada generasi Z tentang praktik bernegara dan proses politik di Indonesia.
"Supaya mereka bisa merasakan langsung, tidak hanya dari layar kaca berita saja," kata Ketua Bidang Pemilih Muda dan Milenial DPP NasDem Lathifa Marina Al Anshori.
Menurutnya, NasDem ingin mengajarkan para pelajar bagaimana tugas partai memberikan pendidikan politik secara langsung. Sehingga, mereka dapat mengetahui rasanya jadi pejabat dalam sehari. 30 peserta yang mengikuti kegiatan hari ini merupakan kelompok pelajar berusia 13-15 tahun.
Selama 4,5 jam, mereka diberikan pembekalan berupa pengenalan pahlawan serta pendiri bangsa Indonesia yang dipamerkan di galeri NasDem Tower. Para pelajar juga mendapatkan materi seputar teori demokrasi dan sistem ketatanegaraan Tanah Air.
"Lalu ke bagian utama, yaitu simulasi yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, simulasi reses atau penyerapan aspirasi masyarakat. Simulasi kedua adalah rapat paripurna dewan, dan yang simulasi ketiga adalah rapat badan musyawarah pimpinan," jelas Lathifa.
Remaja Bernegara hari ini merupakan sesi kedua setelah sesi pertama yang digelar pekan lalu bersamaan dengan acara pembukaan. Setiap sesi diikuti oleh 30 pelajar dengan kelompok usia yang berbeda, yakni 13-15 dan 16-19.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, berdasarkan sejumlah penelitian psikologi, remaja adalah kelompok usia yang paling mudah menyerap pembelajaran. Kendati demikian, pihaknya sedang menggodok kegiatan serupa dengan target usia 20-25 tahun.
Lewat acara Remaja Bernegara, sambung Siti, NasDem ingin menunjukkan bahwa salah satu kewajiban sebuah partai telah berjalan, yakni pendidikan politik rakyat. Pihaknya berpendapat, kegiatan politik bukan semata-mata ditunjukkan dengan aksi demonstrasi ataupun bagi-bagi kekuasaan.
"Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana partai politik itu melakukan pendidikan politik rakyat. Di situ juga sebetulnya ukuran dari kekuatan partai politik," ujar Siti. (Tri/P-2)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Survei ini mengidentifikasi beberapa profesi di Indonesia yang mencatat tingkat ketidakpercayaan yang relatif tinggi. Profesi apa saja?
SAFENET mencatat jumlah kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) per 10 bulan atau dari Januari sampai Oktober ada 128 kasus.
Empat Politikus PDIP itu yakni Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Hasto Kristiyanto, Sadarestuwati, dan Riyan Dediano. KPK menyebut pemeriksaan dengan waktu yang dekat untuk mereka cuma kebetulan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya tokoh PPP Hamzah Haz, pada Rabu (24/7) ini. Almarhum meninggalkan banyak warisan bagi partai.
MANTAN penyidik KPK Praswad Nugraha meminta KPK tidak hanya menyasar tokoh politik yang menjadi objek penyidikan di kasus Harun Masiku, tapi juga pimpinan KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved