Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah merespons soal pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) soal keharusan datang ke retret. Said mengatakan bahwa instruksi penundaan keberangkatan kepala daerah PDIP ke kegiatan retret merupakan urusan internal partai.
"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Saat dikonfirmasi surat instruksi tersebut diwajibkan atau tidak, Said tak menjawab secara detail. "Enggak ada apa-apa," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Sebelumnya, Jokowi merespons soal Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret di Akmil, Magelang. Dia menganjurkan kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa," ujar Jokowi di Solo.
Megawati Soekarnoputri sejatinya geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.
Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.
Surt instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK. (Fah/P-3)
Doli mengaku retreat untuk kepala daerah terpilih memang dibutuhkan. Ia mengatakan pemerintah pusat perlu seirama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang ada.
POLRESTA Magelang dan Polres Magelang Kota menyiapkan personelnya dengan menggelar pasukan menjelang pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi melarang kepala daerah PDIP mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang. Meski begitu suara para kepala daerah terbelah.
KETUA DPD PDIP Riau yang juga Bupati Pelalawan Zukri Misran menegaskan pihaknya tegak lurus dengan perintah Megawati Soekarnoputri soal larangan retreat kepala daerah di Magelang.
WALI Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti akhirnya berangkat mengikuti pembekalan kepemimpinan (retreat) kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
BEBERAPA kepala daerah kader PDI Perjuangan masih menunggu instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk bisa menyusul ke kegiatan retret kepala daerah di Magelang.
Said juga mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang di usung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas.
Banggar DPR dinilai miliki peran krusial untuk pemerintahan Prabowo-Gibran
ANGGOTA DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah memberikan masukan atau agenda strategis untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan kementerian baru bisa tetap menggunakan gedung yang sama sebelum kementerian dipecah.
KETUA DPP PDIP Said Abdullah merespons kabinet menteri di pemerintahan Prabowo Subianto yang dominan dari partai.
DPR memiliki kewajiban untuk segera melakukan uji fit and proper kepada nama nama calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved