Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan hormat kepada seluruh para hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. Prabowo menyebut seluruh rakyat menggantungkan nasib keadilan kepada hakim.
"Rakyat kita berharap keadilan, rakyat kita apalagi yang paling lemah yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim," ujar Presiden Prabowo di Gedung Mahkamah Agung (MA), Rabu, 19 Februari 2025.
Namun, disatu sisi Prabowo mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah hakim yang belum mendapatkan rumah dinas. Hal ini membuat beberapa hakim harus tinggal indekos.
Prabowo pun bertekad akan meningkatkan kesejahteraan hakim. Ia akan berkoordinasi dengan legislatif untuk merealisasikan keinginannya.
"Kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim. Maaf, beberapa kali saya katakan sebenernya begitu bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik," tandasnya.
(Bob/I-2)
Ia mengungkap, masih banyak hakim yang tinggal di kos-kosan tanpa perlindungan keamanan yang memadai.
Mahkamah Agung perlu berkolaborasi dengan Presiden dan DPR.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan memperhatikan kesejahteraani para hakim
KETUA PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil sikap terkait kondisi hakim di Indonesia yang mogok kerja.
Hal yang sedang diperjuangkan oleh para hakim saat ini bukan hanya soal besaran gaji hakim dengan nilai tertentu.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Adapun jumlah peserta yang akan dikukuhkan sebagai hakim sebanyak 1.451 orang.
Mahkamah Agung AS mendukung langkah Donald Trump menghentikan program parole kemanusiaan yang dibuat era Joe Biden.
PENGADILAN Perdagangan Internasional di Manhattan Rabu (28/5) membatalkan kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved