Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada kepala daerah terpilih yang berasal dari partainya. Hasto meminta mereka mengikuti visi misi Presiden Prabowo Subianto.
Hendri sepakat dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, kepala daerah memang semestinya satu visi dan misi dengan Kepala Negara, meskipun berasal dari parpol lain.
"Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu. Menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden," kata pria yang akrab disapa Hensa itu.
Ia menilai pernyataan Hasto itu pun sekaligus menandakan bahwa PDI Perjuangan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding masalah politik. Hal ini juga menjawab bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus bergabung ke kabinet.
"Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik," kata Hensa.
Ia berpendapat, seluruh kepala daerah yang terpilih harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam bekerja nanti. Tak hanya itu, kata Hensa, para partai politik pun juga harus bekerja sama dalam membentuk kebijakan yang pro rakyat.
"Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (Z-11)
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved