Pengamat: Dasco Bukan Tukang Stempel, Tapi Pemadam Krisis

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat disorot karena disebut sebagai tukang stempel pemerintah. Dasco disebut selalu mengambil langkah menangani isu yang disorot publik, seperti kisruh pagar laut, antrean elpiji 3 kg subsidi akibat pelarangan eceran berdagang gas, kasus SNBP bermasalah bagi siswa sekolah, hingga surat penundaan rapat anggaran di DPR. 

Aktivis 98 ITB Bandung, Khalid Zabidi mengatakan bahwa langkah dan sikap Dasco adalah gaya baru pimpinan DPR dalam menangani permasalahan politik yang berkembang di Indonesia

"Dasco bukan stempel pemerintah, dia menunjukkan gaya politik baru menampilkan proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR sehingga cepat menanggulangi masalah yang ada," kata Khalid, melalui keterangannya, Rabu (12/2).

Baca juga : Soroti Isu PHK di TVRI dan RRI, DPR: Lebih Bijaksana Potong Gaji Pimpinan

Terkait surat penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR,  dalam beberapa kesempatan Dasco sebenarnya sudah menyatakan bahwa penundaan rapat anggaran di DPR masih dalam proses rekonstruksi anggaran sehingga membutuhkan waktu pembahasan.

"Pembahasan anggaran ini sangat penting sehingga perlu di bahas secara detil dan berhati-hati," ujar Khalid.

Di sisi lain, Khalid mengatakan, Dasco melakukan hal tersebut dari aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga proaktif melakukan langkah-langkah yang dilakukan.

Baca juga : Di DPR, KY Mengemis Tambahan Anggaran 63 M

"Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif," pungkas Khalid Zabidi yang juga adalah kader Partai Golkar.

Sementara itu, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila Sudarto menyatakan bahwa di banyak peristiwa krisis politik yang terjadi di tanah air belakangan ini, Dasco sangat berperan sebagai pemadam krisis. 

Ia mengambil contoh saat rakyat memprotes secara masif rencana perubahan RUU Pilkada pada bulan Agustus 2024. Dasco tampil membatalkan pengesahan RUU tersebut oleh DPR sehingga krisis padam. 

"Kemudian dalam kasus Pagar Laut, di mana terjadi krisis konflik kepentingan nelayan dan rakyat secara luas dengan kekuatan oligarki, Dasco tegas menyatakan Pagar Laut harus dicabut. Begitu juga pada krisis tabung gas elpiji 3 kg, Dasco menegaskan distribusi gas elpiji 3 kg dikembalikan ke pengecer-pengecer agar rakyat mudah mendapatkan gas," katanya.

"Jadi, kalau melihat sepak terjang Dasco selama ini, beliau lebih tepat disebut sebagai pemadam krisis, yang sikapnya selalu merespon aspirasi rakyat," katanya.(Faj/I-2)