DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg

ANGGOTA Komisi XII DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah turun tangan mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir. 

Nevi mengatakan, kelangkaan elpiji 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.

“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat," kata Nevi melalui keterangannya, Minggu (2/2).

Baca juga : PKS Minta TNI-Polri Realisasikan Arahan Presiden Prabowo

Nevi mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota elpiji 3 kilogram bersubsidi pada 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Pada 2024, lanjut Nevi, distribusi elpiji 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibanding tahun lalu. Namun, kata ia, angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah," katanya.

Baca juga : Kawal InvestigasI WNI Ditembak Aparat Malaysia

Selain kuota yang terbatas, kata Nevi, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.

Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.

“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat," tegas Nevi.

Nevi menilai pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran.

“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi," pungkasnya.