Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyambut positif arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025 beberapa waktu lalu. Habib menilai arahan dari Presiden Prabowo harus segera direalisasikan oleh institusi TNI dan Polri.
“Pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat clear. Institusi TNI dan Polri harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merealisasikan arahan tersebut," kata Habib, melalui keterangannya, Minggu (2/2).
Habib melihat ada dua makna dalam arahan Presiden Prabowo Subuanto tersebut. Presiden Prabowo menaruh harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi menjadi negara yang gagal. Harapan besar Presiden Prabowo menjadi tugas utama TNI-Polri untuk terus mengoreksi diri dan merevitalisasi perannya agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas.
Kemudian, lanjut Habib, Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada kedua institusi tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pesan kuat Presiden bahwa pangkat dan jabatan yang disandang oleh anggota TNI dan Polri bukan hanya sekedar simbol penghormatan, tetapi juga amanah dari rakyat. Ini adalah mandat untuk menjaga dan melindungi negara serta rakyat,” ujarnya.
Habib berharap agar pesan tersebut dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran TNI dan Polri, dari pucuk pimpinan hingga satuan-satuan terkecil seperti Koramil dan Polsek.
"Kepercayaan yang diberikan kepada TNI dan Polri harus dijawab dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi. Dengan begitu, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat dan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” tandasnya. (Faj/I-2)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved