Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan beberapa pihak. Penyelewengan itu terjadi di beberapa daerah.
“Kami menemukan banyak sekali penyimpangan dana desa,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dikonfirmasi, Senin (20/1).
Natsir mengatakan dari rentetan temuan penyelewengan dana desa yang didapat PPATK, salah satunya terjadi di sebuah Kabupaten wilayah Sumatera Utara. PPATK menemukan transferan uang ke 303 rekening kas desa (RKD) periode Januari-Juni 2024 dari Pemerintah Pusat.
“Mendapat alokasi sebesar lebih dari Rp115 miliar, terdapat sebanyak lebih dari Rp50 miliar ditransfer ke rekening Kepala Desa atau pihak lain sebesar lebih dari Rp40 miliar yang diduga untuk diselewengkan,” beber Natsir.
Bahkan, Natsir mengungkap dari satu kabupaten tersebut ditemukan transaksi mencurigakan dari enam kepala desa (kades). Mereka menggunakan dana tersebut untuk disetorkan guna bermain judi online antara Rp50 juta hingga Rp260 juta.
“Kepala Desa ada yang berkedudukan sebagai Ketua Asosiasi APDES Kabupaten,” ungkap Natsir.
Atas temuan PPATK itu, Natsir mengaku telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri untuk ditindaklanjuti. Namun, belum disebutkan hasil koordinasi yang dilakukan dengan aparat penegak hukum (APH)
“Iyaa Kita sudah berkoordinasinya dengan penyidik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengaku telah menerima surat PPATK tersebut. Korps Adhyaksa dipastikan akan menindaklanjuti.
“Sedang kita jajaki suratnya ya (dari PPATK). Tadi saya bilang ke teman-teman kapan dikirim, kita baru. Kalau sudah ada info kita update ya,” kata Harli saat dikonfirmasi terpisah. (P-5)
Kejari Kabupaten Garut, Jawa Barat menahan HR, 55, sebagai Kepala Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, karena menyelewengkan dana desa untuk judi online atau judol
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved