Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan pihaknya berencana memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Namun, Johan belum memastikan kapan pemanggilan itu dilakukan.
"Belum, nampaknya menunggu masa sidang dimulai ya, sangat tergantung keputusan pimpinan komisi," kata Johan, kepada Media Indonesia, Selasa (14/1).
Johan mengatakan dirinya bersama anggota Komisi IV lainnya telah berdiskusi soal pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang tersebut. Ia mengatakan anggota Komisi IV ingin segera membahas pagar laut tersebut bersama Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Diskusi internal di group WA Komisi semua concern soal ini dan berkeinginan agar membahas hal ini dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada kesempatan pertama," katanya.
Diketahui, pemagaran laut itu berada di wilayah laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberikan pemberat berupa karung berisi pasir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menyegel pagar laut itu, Kamis (9/1) karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). (J-2)
Trenggono menuturkan pihaknya akan memberikan batas waktu sampai dengan Rabu (22/1) untuk pelaku pemasangan pagar laut mengaku.
Uni Eropa, Islandia, Kanada, Selandia Baru dan Australia telah menerapkan sistem kuota untuk memastikan keberlanjutan sektor perikanan tangkap mereka.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menantang pendiri Facebook Mark Zuckerberg untuk lomba paddle. Sebagai hadiah, Susi meminta saham Facebook
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti wahyu Trenggono mengungkapkan, terdapat 100 ribu kapal yang melintasi perairan Indonesia setiap hari dan mengotori udara.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa hasil sedimentasi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi, namun ini juga akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan ekologi
Menteri KKP mengatakan keberadaan balai riset perikanan diharapkan tidak hanya menjadi pusat penelitian, tapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat, daerah dan negara.
Kenapa aparat penegak hukum terkesan berlambat-lambat? Ada apa sebenarnya hingga perintah pemimpin tertinggi negeri ini seperti tak dipatuhi oleh jajarannya dengan sepenuh hati?
Mampukah Prabowo menyelesaikan patgulipat pagar laut sesuai keinginan rakyat? Atau, akankah pencaplokan lahan negara dan penindasan terhadap rakyat akan terlupakan begitu saja?
KASUS ratusan hektare laut bersertifikat di Subang, Jawa Barat, terus menuai sorotan dari masyarakat.
Jumlah itu dihitung dalam rata-rata anggota keluarga dari 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang diperoleh dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
KELOMPOK Nelayan menyebut tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar lautdi pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan tujuan mencegah abrasi.
Keberadaan pagar yang membentang jauh ke laut ini tentunya telah mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan memunculkan spekulasi adanya proyek besar seperti reklamasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved