Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman hari ini, Jumat (10/1). Namun, dia belum menerima undangan pemeriksaan.
“Saya belum menerima undangan panggilannya,” kata Arief kepada Metrotvnews.com, Jumat (10/1).
Arief sejatinya mau dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Eks Ketua KPU itu baru menerima kabar pemeriksaan siang ini.
“Baru siang ini dikabari by WA (WhatsApp),” ujar Arief.
Menurut Arief, KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya karena surat panggilan belum diterima. Waktu pastinya belum diberi tahu.
“Belum (diberi tahu waktunya), segera akan diberitahukan (oleh KPK),” ucap Arief.
KPK memperbarui poster pencarian buronan Harun Masiku. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.
KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.
KPK telah mengembangkan kasus Harun dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya diduga terlibat dalam proses suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Namun, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Dia diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) digelar.
Hasto sudah dicegah ke luar negeri oleh KPK. Penyidik juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Can/I-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana ponsel Anda berdering karena panggilan dari nomor asing di WhatsApp. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya sekadar gangguan kecil.
MENERIMA panggilan telepon dari nomor asing atau tak dikenal sering kita alami di Whatsapp. Anda mungkin khawatir orang tak dikenal tersebut memiliki niat jahat seperti penipuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved