Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Zaenur menegaskan ketegasan KPK saat ini dinantikan oleh publik. Hal ini lantaran sejauh ini belum ada ketegasan khususnya dalam kasus tersangka Hasto.
“Jadi saya berharap KPK untuk memprioritaskan kasus Hasto. Karena kasus ini menjadi perhatian publik, juga dituduh oleh PDIP itu bermuatan politik,” tegas Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (9/1).
“Sehingga kasus ini harus segera diselesaikan, agar tidak timbul tuduhan-tuduhan, sangkaan, prasangka dari pihak manapun,” tambahnya.
Oleh karena itu, Zaenur mengatakan kasus tersangkanya Hasto tidak boleh berlarut-larut bahkan ditunda-tunda.
Zaenur meminta KPK agar kasus Hasto tak sampai berulang tahun dan harus segera diajukan ke meja hijau agar semuanya terang di persidangan.
“Jadi bantah membantah itu tidak lagi di ruang publik, di media massa, di medsos, tetapi bantah membantah itu tempatnya di persidangan,” ucapnya.
Intinya, Zaenur meminta KPK untuk membuktikan bahwa lembaga antikorupsi itu tidak diperalat secara politik dengan cara memprioritaskan perkara Hasto agar segera bisa disidangkan. (J-2)
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved