Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Zaenur menegaskan ketegasan KPK saat ini dinantikan oleh publik. Hal ini lantaran sejauh ini belum ada ketegasan khususnya dalam kasus tersangka Hasto.
“Jadi saya berharap KPK untuk memprioritaskan kasus Hasto. Karena kasus ini menjadi perhatian publik, juga dituduh oleh PDIP itu bermuatan politik,” tegas Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (9/1).
“Sehingga kasus ini harus segera diselesaikan, agar tidak timbul tuduhan-tuduhan, sangkaan, prasangka dari pihak manapun,” tambahnya.
Oleh karena itu, Zaenur mengatakan kasus tersangkanya Hasto tidak boleh berlarut-larut bahkan ditunda-tunda.
Zaenur meminta KPK agar kasus Hasto tak sampai berulang tahun dan harus segera diajukan ke meja hijau agar semuanya terang di persidangan.
“Jadi bantah membantah itu tidak lagi di ruang publik, di media massa, di medsos, tetapi bantah membantah itu tempatnya di persidangan,” ucapnya.
Intinya, Zaenur meminta KPK untuk membuktikan bahwa lembaga antikorupsi itu tidak diperalat secara politik dengan cara memprioritaskan perkara Hasto agar segera bisa disidangkan. (J-2)
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved