Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, perdana muncul ke publik secara langsung untuk pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto beserta DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan keterangan pers terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2024).
Hasto didampingi Politikus Partai PDIP Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, dan juru bicara PDIP, Guntur Romli.
Terlihat Hasto menggunakan jaket berwarna merah dengan logo banteng di dada. Hasto membeberkan perayaan ulang tahun PDIP akan digelar secara sederhana.
Peringatan hari ulang tahun ke 52 PDIP, kata Hasto, akan dipusatkan di sekolah partai. Hasto menuturkan perayaan HUT PDIP akan dilakukan secara sederhana, khidmat, penuh semangat patriotisme dan nasionalisme.
“Tema HUT perjuangan Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang. Api perjuangan nan tak kunjung padam,” tutur Hasto. (H-3)
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan ia dan Presiden Prabowo Subianto tidak bermusuhan
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved