Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertindak apabila ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Terlebih sudah ditemukan alat bukti yang kuat.
"KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK, dan didapat alat bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar juru bicara (jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin, (6/1).
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu sejatinya menelan anggaran hingga Rp71 triliun. Program MBG bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.
Tessa mengatakan demi mewujudkan tujuan tersebut, KPK berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Termasuk tidak ada penyimpangan dalam prosesnya.
"Sehingga tidak terjadi penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya," ucap Tessa.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program MBG mulai per hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur disiapkan BGN, telah siap beroperasi.
PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025.
Kehadiran SPPG mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan siswa karena sebelumnya ada kecenderungan mereka memilih jajanan instan
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah mengevaluasi dan melakukan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
Implementasi MBG belum sesuai harapan. Misalnya, program ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Pemprov membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis.
Laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.
Ombudsman minta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar pelayanan publik dalam pendistribusian makan bergizi gratis (MBG)
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Kepri didampingi oleh Tim Pengendalian Percepatan Pembangunan Provinsi Kepri, Gunawan Satari.
MEDIAINDONESIA.COM, 6 Juli 2025, menurunkan berita berjudul ‘BGN Sebut Penerima MBG sudah Melebihi Penduduk Singapura’.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni mendorong agar program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bersih dari praktik-praktik manipulatif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved