Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA 2045, Indonesia akan memasuki masa Indonesia emas. Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas Indo), Happy Kurniawan mengingatkan, Indonesia Emas jangan hanya dinikmati segelintir. elit saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menilai, banyak kebijakan pemerintahan. Prabowo Subianto yang dinilai bagus, tetapi implementasinya tidak sesuai harapan. "MBG (Makan Bergizi Gratis), misalnya, harusnya bisa mendongkrak penggunaan produk lokal dan menyejahterakan rakyat," kata dia di sela-sela Kongres Jarnas Indo di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Sabtu (19/4).
Ia mengkritisi, implementasinya belum sesuai harapan. Misalnya, program ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Ia menegaskan, dalam Kongres pertama Jarnas Indo ini hadir untuk menjawab tantangan jaman. Jarnas.Indo, yang berisi kalangan aktivis dari angkatan 98 dan setelahnya, menjadi wadah sinergitas antaranggota untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masing personalnya.
"Jarnas Indo didesain sebagai organisasi yang akan bersinergi dengan pihak manapun yang mempunyai kesamaan misi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata dia.
Ketua Harian Jarnas Indo, Adhi Wibowo mengarahkan kepada anggota Jarnas.Indo yang tersebar di 20 Provinsi untuk saling bahu membahu membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Jarnas Indo akan mendukung dan mengawal program pemerintah sepanjang program tersebut bermanfaat dan tepat sasaran," terang dia.
Sekjend Jarnas Indo, Damar Panca Mulya menegaskan, organisasi ini akan mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan mendorong program pembentukan UMKM dan Koperasi masyarakat pekerja sebagai upaya untuk membangun ekonomi mandiri. Jarnas Indo, lanjut dia, memahami betul bahwa persoalan utama masyarakat Indonesia saat ini adalah persoalan ekonomi.
"Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mengakses permodalan untuk berwirausaha menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup dari gempuran resesi ekonomi global yang melanda saat ini," kata dia.
Pihaknya berharap, program ini bisa saling bahu membahu diantara stakeholder dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan percepatan Indonesia Emas di tahun 2045, sebab menurut pria berumur 42 tahun ini, "Indonesia Emas adalah milik kita semua, bukan hanya milik segelintir orang," tutup dia. (H-2)
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Guru dan mahasiswa dilibatkan dalam pendidikan gizi di sekolah penerima MBG untuk meningkatkan kesadaran nutrisi dan mengoptimalkan konsumsi makanan siswa.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Peninjauan akan melibatkan instansi terkait guna memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar lokasi, spesifikasi bangunan, serta aspek keselamatan dan kesehatan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar pembagian makanan biasa, melainkan instrumen besar untuk melakukan perubahan perilaku.
MBG di seluruh Indonesia dan telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru
PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025.
Kehadiran SPPG mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan siswa karena sebelumnya ada kecenderungan mereka memilih jajanan instan
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah mengevaluasi dan melakukan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
Pemprov membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved