Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA 2045, Indonesia akan memasuki masa Indonesia emas. Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas Indo), Happy Kurniawan mengingatkan, Indonesia Emas jangan hanya dinikmati segelintir. elit saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menilai, banyak kebijakan pemerintahan. Prabowo Subianto yang dinilai bagus, tetapi implementasinya tidak sesuai harapan. "MBG (Makan Bergizi Gratis), misalnya, harusnya bisa mendongkrak penggunaan produk lokal dan menyejahterakan rakyat," kata dia di sela-sela Kongres Jarnas Indo di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Sabtu (19/4).
Ia mengkritisi, implementasinya belum sesuai harapan. Misalnya, program ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Ia menegaskan, dalam Kongres pertama Jarnas Indo ini hadir untuk menjawab tantangan jaman. Jarnas.Indo, yang berisi kalangan aktivis dari angkatan 98 dan setelahnya, menjadi wadah sinergitas antaranggota untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masing personalnya.
"Jarnas Indo didesain sebagai organisasi yang akan bersinergi dengan pihak manapun yang mempunyai kesamaan misi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata dia.
Ketua Harian Jarnas Indo, Adhi Wibowo mengarahkan kepada anggota Jarnas.Indo yang tersebar di 20 Provinsi untuk saling bahu membahu membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Jarnas Indo akan mendukung dan mengawal program pemerintah sepanjang program tersebut bermanfaat dan tepat sasaran," terang dia.
Sekjend Jarnas Indo, Damar Panca Mulya menegaskan, organisasi ini akan mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan mendorong program pembentukan UMKM dan Koperasi masyarakat pekerja sebagai upaya untuk membangun ekonomi mandiri. Jarnas Indo, lanjut dia, memahami betul bahwa persoalan utama masyarakat Indonesia saat ini adalah persoalan ekonomi.
"Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mengakses permodalan untuk berwirausaha menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk dapat bertahan hidup dari gempuran resesi ekonomi global yang melanda saat ini," kata dia.
Pihaknya berharap, program ini bisa saling bahu membahu diantara stakeholder dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan percepatan Indonesia Emas di tahun 2045, sebab menurut pria berumur 42 tahun ini, "Indonesia Emas adalah milik kita semua, bukan hanya milik segelintir orang," tutup dia. (H-2)
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN liburkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Idul Fitri 2026. Simak jadwal terbaru dan langkah BGN gandeng Kejagung awasi anggaran Rp5 triliun.
BGN hentikan sementara operasional SPPG Pademawu Pamekasan usai temuan lele mentah dalam menu Makan Bergizi Gratis. Simak evaluasi lengkapnya di sini.
Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat
Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, jumlah rencana titik SPPG di Kabupaten Tegal bertambah dari 252 menjadi 262 titik.
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menutup pendaftaran mitra Program Makan Bergizi Gratis. Waspadai modus jual beli titik SPPG hingga ratusan juta rupiah!
MBG di seluruh Indonesia dan telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru
PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025.
Kehadiran SPPG mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan siswa karena sebelumnya ada kecenderungan mereka memilih jajanan instan
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah mengevaluasi dan melakukan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.
Pemprov membutuhkan arahan dan perizinan dari BGN terkait pelaksanaan sarapan gratis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved