Anggaran MBG Membengkak Jadi Rp171 Triliun

PEMERINTAH akan meningkatkan alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai Rp171 triliun pada kuartal IV 2025. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/4).

Hingga April 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Seiring dengan perluasan cakupan program, kebutuhan anggaran dipastikan meningkat.

"Kita siagakan untuk meningkat ke Rp171 triliun," kata Suahasil.

Baca juga : Kemenkeu Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis masih Sesuai Perencanaan

Peningkatan anggaran MBG tersebut disebabkan  rencana pemerintah untuk memperluas jumlah penerima program MBG, serta penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada kuartal IV 2025, jumlah penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. Angka ini melonjak tajam dibanding jumlah penerima saat ini yang baru mencapai 3,27 juta orang. Untuk mendukung pelaksanaan program, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan ditingkatkan dari 1.100 unit menjadi 32.000 unit.

"Ini kita siapkan dan tentu akan kita (tambah) alokasikan anggarannya," lanjutnya.

Baca juga : Mulai Maret Ini, MBG Serap Anggaran hingga Rp2 Triliun per Bulan

Suahasil juga menyampaikan realisasi anggaran MBG hingga 29 April 2025 mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan signifikan dibanding Februari 2025 yang hanya mencapai Rp300 miliar. Dengan demikian, terjadi tambahan belanja sekitar Rp2 triliun hanya dalam dua bulan terakhir

"Atau per bulannya mencapai Rp1 triliun," jelas Wamenkeu

Pemerintah menargetkan percepatan ini terus berlangsung agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dalam waktu singkat. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional dan akan terus diperluas secara bertahap hingga akhir tahun 2025. (H-3)