Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan menggelontorkan anggaran Rp1-2 triliun per bulan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembahasan terkait anggaran MBG baru selesai didiskusikan.
"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Karena memang baru selesai urusan anggaran," kata Zulhas kepada awak media usai rapat koordinasi dengan para menteri terkait MBG di Jakarta, Senin (3/3).
Pemerintah juga tengah menyiapkan rantai pasok bahan-bahan makanan MBG.
"Butuhnya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatra, Sumatra juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur, makanannya. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," kata Zulhas.
Ia menyebut mulai Maret ini pelaksanaan MBG akan berkali-kali lebih besar. Menurut Zulhas, hingga akhir tahun MBG akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. "Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," katanya.
Di sisi lain, pemerintah akan mengkoordinasikan peran setiap kementerian/lembaga. Zulhas menyebut pemerintah akan merumuskan aturan terkait itu.
"Perlu satu aturan, tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk inpres atau perpres, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan inpres atau perpres tersebut," jelasnya.
"Nanti inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Kalau enggak diatur, ragu-ragu masing-masing. Misalnya distribusi antardaerah. Itu kan perlu aturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa, tadi ada (soal) pinjam lahan, dan seterusnya gitu," pungkasnya. (H-3)
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
PROSES pengelolaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sarolangun, Polda Jambi, dipuji oleh Tim Satgas Pangan dan Gizi.
Persoalan mulai dari kebersihan dapur, proses perizinan, pengelolaan limbah dan pembuangan limbah ke sungai.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Anggaran Rp20 triliun yang disiapkan Danantara kepada MBG akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tidak ada standar menu nasional dalam program pemberian makanan bergizi gratis (MBG).
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025.
Rencana pemerintah untuk memotong dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober belum terserap bukanlah langkah yang tepat.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago menilai langkah Kemenkeu yang akan menarik anggaran program MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan hal yang wajar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved