Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan menggelontorkan anggaran Rp1-2 triliun per bulan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembahasan terkait anggaran MBG baru selesai didiskusikan.
"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Karena memang baru selesai urusan anggaran," kata Zulhas kepada awak media usai rapat koordinasi dengan para menteri terkait MBG di Jakarta, Senin (3/3).
Pemerintah juga tengah menyiapkan rantai pasok bahan-bahan makanan MBG.
"Butuhnya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatra, Sumatra juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur, makanannya. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," kata Zulhas.
Ia menyebut mulai Maret ini pelaksanaan MBG akan berkali-kali lebih besar. Menurut Zulhas, hingga akhir tahun MBG akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. "Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," katanya.
Di sisi lain, pemerintah akan mengkoordinasikan peran setiap kementerian/lembaga. Zulhas menyebut pemerintah akan merumuskan aturan terkait itu.
"Perlu satu aturan, tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk inpres atau perpres, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan inpres atau perpres tersebut," jelasnya.
"Nanti inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Kalau enggak diatur, ragu-ragu masing-masing. Misalnya distribusi antardaerah. Itu kan perlu aturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa, tadi ada (soal) pinjam lahan, dan seterusnya gitu," pungkasnya. (H-3)
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran bahan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp8–10 ribu per porsi. Sisa anggaran dialokasikan untuk operasional dan fasilitas SPPG.
BGN menegaskan anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG sebesar Rp10.000 bukan Rp15.000 per porsi, ujar Nanik S Deyang
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti memastikan bahwa Anggaran Pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan.
Presiden Prabowo menyatakan dana MBG bersumber dari hasil efisiensi dan penghematan terhadap praktik belanja negara yang selama ini tidak produktif dan rawan
Anggaran Rp20 triliun yang disiapkan Danantara kepada MBG akan digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang mengembalikan Rp70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) karena tidak terserap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved