Imparsial Minta Anggota TNI terkait Penembakan Pemilik Rental Mobil Diusut

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta TNI untuk mengusut dugaan penmbakan yang dilakukan anggota TNI AL dalam peristiwa penembakan pemilik rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak yang mengakibatkan korban tewas. 

"Imparsial memandang peristiwa kriminal yang melibatkan anggota TNI harus benar-benar diselesaikan secara serius termasuk dalam hal penegakan hukumnya," kata Ardi lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (4/1).

Menurutnya, jika benar terlibat dalam tindakan kriminal tersebut, anggota TNI itu harus diadili secara transparan dan terbuka melalui peradilan sipil. Tujuannya memastikan bahwa tidak ada hal yang ditutupi sebagaimana mungkin terjadi pada peradilan militer yang cenderung tertutup.

Baca juga : Perwira Angkatan Laut dari Asia-Pasifik Berdialog tentang Peperangan Laut

Dalam catatan Imparsial, sudah banyak tindak kriminal dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil. Pada awal 2024, misalnya, terungkap sindikat pencurian dan penadahan kendaraan bermotor curian yang pelakunya ialah anggota TNI. 

Ada pula kasus penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil oleh puluhan anggotan TNI aktif di Deli Serdang yang hingga kini proses hukumnya juga tidak jelas.

Ardi menyebut, peristiwa penembakan dan upaya penggelapan mobil di Tangerang yang belakangan terjadi mengindikasikan keterlibatan anggota TNI AL. Berdasarkan informasi terakhir, terduga pelaku juga sudah diamankan di Puspomal.

Baca juga : Perkuat Sinergitas, bank bjb Tanda Tangani PKS Penggunaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dengan TNI Angkatan Laut

"Peristiwa ini menjadi catatan merah bagi institusi TNI bahwa ternyata TNI tidak melakukan evaluasi yang serius dalam membina anggotanya pascarentetan tindak kriminal yang terjadi," ujar Ardi.

Imparsial memandang tindak kekerasan yang mengakibatkan tewasnya warga sipil harus segera dihentikan. Rentetan kekerasan oleh oknum TNI, sambung Ardi, membuktikan bahwa reformasi peradilan militer harus segera dilakukan. 

"Sudah seharusnya apabila ada anggota TNI terlibat dalam tindak pidana umum, sepatutnya diadili dalam sistem peradilan umum yang lebih terbuka dan minim intervensi komando," pungkasnya. (Z-2)