Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berencana membongkar dugaan korupsi para petinggi negara. Langkah itu dinilai masih sama yaitu menampilkan politik saling sandera.
"Kiranya hal itu yang terjadi dalam perpolitikan di tanah air. Sesama elite saling sandera dan siap menelanjangi satu dengan lainnya," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga kepada Metrotvnews.com, Minggu (29/12).
Jamiluddin mengatakan perilaku korupsi sengaja didokumentasikan untuk digunakan ketika sudah tidak satu frekuensi lagi. Dokumentasi itu dijadikan alat sandera untuk membungkam atau menghancurkan orang yang sudah tidak satu frekuensi.
"Politik saling intai ini kiranya masih dominan di Indonesia. Satu dengan lainnya bisa saja tiba-tiba saling memangsa," ujar Jamiluddin.
Dia menilai masyarakat berharap video dugaan kasus korupsi itu segera dipublikasikan dan diviralkan. Sebab, mayoritas masyarakat sudah muak terhadap perilaku koruptif, apalagi yang dilakukan petinggi negara.
"Hal itu perlu dilakukan karena di Indonesia berlaku no viral, no action. Karena itu, perlu ada pembuka informasi mengenai orang-orang yang diduga koruptif agar masyarakat dapat memviralkannya melalui media sosial," kata Jamiluddin.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut akan membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli.
"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan itu yang pertama, kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi," kata Guntur melalui video yang beredar di media sosial. (Fah/I-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Dia mengatakan pengisi Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan yang diisi Gus Miftah sejatinya tak boleh urakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved