Hasto Dikabarkan Turut jadi Tersangka Perintangan Penyidikan Kasus Harun

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak hanya menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan satu perkara. Politikus itu juga disebut dijerat dengan perkara dugaan perintangan penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Informasi itu terkuat dari dokumen surat perintah penyidikan yang tersebar. Hasto disebut melanggar Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka Hasto Kristiyanto dan kawan-kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara,” tulis surat tersebut yang dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Baca juga : Pengamat : Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka KPK tak Mengejutkan

Dalam surat yang beredar, penetapan tersangka disetujui oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu yang mewakili Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Dalam dokumen itu, Hasto merupakan tersangka tunggal.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto meminta masyarakat bersabar. Informasi resmi dipaparkan melalui konferensi pers, sebentar lagi.

KPK memperbarui poster pencarian Harun. Empat foto terbaru dia dipublikasikan ke publik.

Baca juga : Status Tersangka Hasto Kuatkan Dugaan KPK Tunduk Kekuasaan

KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.

Terbaru, KPK memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam perkara ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku dicecar soal pengurusan permintaan fakta ke Mahkamah Agung (MA).

“Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke KPU tentang, eh ke Mahkamah Agung (MA), untuk permintaan fatwa,” kata Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.

Yasonna mengatakan, surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.

“Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ucap Yasonna. (Can/P-3)