Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA panitia haul ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid mengomentari terkait masih banyaknya ketimpangan dari sistem keadilan yang diberikan oleh penegak hukum di Indonesia bagi masyarakat kalangan bawah.
Dengan begitu, dirinya meminta kepada negara untuk memberikan keadilan yang berimbang kepada korban terutama bagi kalangan bawah. Oleh karena itu, tema besar haul ke-15 Gus Dur ini, dapat menjadi gerbang pembuka untuk tumbuhnya keadilan di Indonesia.
"Ini menjadi fenomena no viral, no justice, kalau tidak viral tidak ada keadilan untuk orang yang menjadi korban," kata Yenny di Jakarta, Sabtu (12/12).
Menurut dia, hal ini merupakan masalah yang serius yang harus segera diperbaiki. Sebagai warga negara yang taat membayar pajak dan mematuhi aturan, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara serta layanan publik yang terbaik.
Dalam hal ini, dirinya menginginkan aparat penegak hukum dapat merespon lebih cepat dalam merespon berbagai laporan dan aduan yang mereka alami sebagai korban. Menurut dia, seringkali masyarakat harus turun tangan untuk menuntut keadilan ketika negara terlihat gagap dalam menyikapi situasi tersebut.
Meski demikian, Ia mengapresiasi adanya kontrol masyarakat yang tetap aktif dalam mengkritisi ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. "Bagi saya, ini harus kita syukuri karena ada mekanisme kontrol masyarakat yang artinya masyarakat harus bergerak dan memang harus terus mengkritisi ketika ada ketidakadilan di sekeliling kita," jelasnya. (Ant/I-2)
Media sosial bukan hanya sebagai ruang hiburan tetapi menjadi alat perlawanan ketika jalur formal gagal dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.
Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
No viral, no justice merupakan bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral.
Upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk merespon secara cepat aduan masyarakat tanpa harus menunggu viral dianggap sebagai hal yang positif.
Kepolisian diminta lebih responsif agar tak hanya menangani kasus setelah terjadi tekanan massa di media sosial alias viral, hingga muncul tagline 'no viral no justice'.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut 101 atlet SEA Games.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Pelaku ditembak karena melawan petugas saat pengembangan kasus. Satu pelaku lain masih buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved