Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA panitia haul ke-15 Gus Dur, Yenny Wahid mengomentari terkait masih banyaknya ketimpangan dari sistem keadilan yang diberikan oleh penegak hukum di Indonesia bagi masyarakat kalangan bawah.
Dengan begitu, dirinya meminta kepada negara untuk memberikan keadilan yang berimbang kepada korban terutama bagi kalangan bawah. Oleh karena itu, tema besar haul ke-15 Gus Dur ini, dapat menjadi gerbang pembuka untuk tumbuhnya keadilan di Indonesia.
"Ini menjadi fenomena no viral, no justice, kalau tidak viral tidak ada keadilan untuk orang yang menjadi korban," kata Yenny di Jakarta, Sabtu (12/12).
Menurut dia, hal ini merupakan masalah yang serius yang harus segera diperbaiki. Sebagai warga negara yang taat membayar pajak dan mematuhi aturan, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara serta layanan publik yang terbaik.
Dalam hal ini, dirinya menginginkan aparat penegak hukum dapat merespon lebih cepat dalam merespon berbagai laporan dan aduan yang mereka alami sebagai korban. Menurut dia, seringkali masyarakat harus turun tangan untuk menuntut keadilan ketika negara terlihat gagap dalam menyikapi situasi tersebut.
Meski demikian, Ia mengapresiasi adanya kontrol masyarakat yang tetap aktif dalam mengkritisi ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. "Bagi saya, ini harus kita syukuri karena ada mekanisme kontrol masyarakat yang artinya masyarakat harus bergerak dan memang harus terus mengkritisi ketika ada ketidakadilan di sekeliling kita," jelasnya. (Ant/I-2)
Media sosial bukan hanya sebagai ruang hiburan tetapi menjadi alat perlawanan ketika jalur formal gagal dalam memberikan keadilan sosial bagi masyarakat.
Henry berharap pembahasan RUU KUHAP yang akan mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
No viral, no justice merupakan bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral.
Upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk merespon secara cepat aduan masyarakat tanpa harus menunggu viral dianggap sebagai hal yang positif.
Kepolisian diminta lebih responsif agar tak hanya menangani kasus setelah terjadi tekanan massa di media sosial alias viral, hingga muncul tagline 'no viral no justice'.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved