Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik pengampunan hukuman atau amnesti bagi puluhan ribu narapidana di Indonesia. Ia menilai, itu merupakan langkah strategis untuk menunjukkan penghargaan atas kemanusiaan sekaligus mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (LP).
Menurut Willy, pihaknya akan menggelar rapat secara formal setelah menerima surat resmi dari pemerintah ihwal kebijakan tersebut. Ia berpendapat, rencana Presiden Prabowo itu untuk membuktikan komitmen tinggi pemerintah terhadap konstitusi. DPR, sambungnya, siap memberikan dukungan pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 UUD 1945.
"Kalau di media kita ikuti, ada 44 ribu daftar yang akan diusulkan. Ini akan menjadi catatan jumlah amnesti terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kita perlu angkat topi untuk ini," ujar Willy lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (13/12).
Ia mengatakan, pertimbangan kemanusiaan dan pengurangan kelebihan kapasitas sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, Willy mendukung pemberian amnesti terhadap narapidana yang terjerat kasus-kasus bermuatan pelindungan hak sipil politik warga negara, terlebih yang membutuhkan perawatan serius dan belum dapat di fasilitasi di LP.
"Saya kira, tepat juga yang disampaikan Pak Menteri Hukum untuk mengusulkan narapidana penghinaan kepala negara, teman-teman aktivis, pembela HAM, mereka yang sakit dan butuh perawatan serius, termasuk narapidana yang seharusnya diberi rehabilitasi baik medis maupun psikologis," tutur Willy. (Tri/P-3)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah untuk menggratiskan layanan penerbitan kembali dokumen penting korban banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menilai putusan MK tersebut sebagai langkah progresif.
KETUA Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengingatkan seluruh kader partai agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Komisi XIII DPR menggelar rapat koordinasi terkait pembahasan pembayaran royalti lagu. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved