Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik pengampunan hukuman atau amnesti bagi puluhan ribu narapidana di Indonesia. Ia menilai, itu merupakan langkah strategis untuk menunjukkan penghargaan atas kemanusiaan sekaligus mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (LP).
Menurut Willy, pihaknya akan menggelar rapat secara formal setelah menerima surat resmi dari pemerintah ihwal kebijakan tersebut. Ia berpendapat, rencana Presiden Prabowo itu untuk membuktikan komitmen tinggi pemerintah terhadap konstitusi. DPR, sambungnya, siap memberikan dukungan pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 UUD 1945.
"Kalau di media kita ikuti, ada 44 ribu daftar yang akan diusulkan. Ini akan menjadi catatan jumlah amnesti terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kita perlu angkat topi untuk ini," ujar Willy lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (13/12).
Ia mengatakan, pertimbangan kemanusiaan dan pengurangan kelebihan kapasitas sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, Willy mendukung pemberian amnesti terhadap narapidana yang terjerat kasus-kasus bermuatan pelindungan hak sipil politik warga negara, terlebih yang membutuhkan perawatan serius dan belum dapat di fasilitasi di LP.
"Saya kira, tepat juga yang disampaikan Pak Menteri Hukum untuk mengusulkan narapidana penghinaan kepala negara, teman-teman aktivis, pembela HAM, mereka yang sakit dan butuh perawatan serius, termasuk narapidana yang seharusnya diberi rehabilitasi baik medis maupun psikologis," tutur Willy. (Tri/P-3)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong, tradisi, dan budaya bangsa.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang distorsi ekonomi dinilai merupakan realita yang ada.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
SALAH satu misi fundamental didirikannya negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
DPR memerlukan pijakan yang kuat agar tak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved