Prabowo Kehilangan Momentum Kampanye Berantas Korupsi

PENELITI Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah mempertanyakan tidak hadirnya Presiden Prabowo Subianto pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung KPK. Ia menilai Prabowo kehilangan momentum dalam mengampanyekan pemberantasan korupsi yang sebelumnya kerap digaungkan.

"Presiden ketinggalan momentum untuk mengampanyekan segala hal terutama soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Jadi, kalau Pak Presiden tidak hadir itu sama dengan sengaja meninggalkan momentum ini," kata Herdiansyah, kepada Media Indonesia, Senin (9/12).

Selain itu, Herdiansyah menilai Presiden Prabowo tidak serius dalam memberantas korupsi dengan tidak menghadiri Hakordia. Ia menekankan kehadiran Kepala Negara penting untuk memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya dan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

"Memang tidak hanya diukur dari soal kehadiran pada saat perayaan hakordia tetapi kalau kita perhatikan ini kan juga berbanding lurus seolah-olah ada ketidakseriusan presiden dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Herdiansyah juga menyoroti soal 50 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan LHKPN. Hal ini, kata ia, menjadi sinyal bahwa Presiden belum serius memberantas korupsi.

"Padahal berkali-kali dalam beberapa kesempatan pidato dia bilamg akan serius dalam memberantas korupsi, masih banyak kebocoran negara yang jadi pertanggungjawaban ke depan, tetapi kalau melihat faktanya itu masih dalam tanda petik gimik, karena ada belum keseriusan bagaimana Presiden sendiri menginstruksikan kepada semua jajarannya, misalnya untuk patuh dan taat terhadap LHKPN," katanya.

Baca juga : Optimalkan Kortas Tipikor Berantas Korupsi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk hadir dalam perayaan Hakordia 2024 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara menekankan komitmen pemberantasan rasuah di Indonesia.

“Komitmen pemerintah di dalam hal memerangi korupsi tertuang di dalam astacita misi ketujuh yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” kata Budi, Senin (9/12).

Budi mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi dalam tindakan rasuah dalam bentuk apapun. Sebab, Kepala Negara sepakat bahwa tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa yang menyusahkan rakyat.

Baca juga : Prabowo Sebut Indonesia Selalu Hendak Dirusak

“Kita semua tahu bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa mengsengsarakan rakyat kita,” ucap Budi.

Menurut Budi, Prabowo mengapresiasi KPK yang terus memberantas rasuah dari segi pencegahan sampai penindakan. Presiden mau Indonesia bisa terbebas dari tindakan korupsi.

Budi juga menyebut Presiden telah memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk menindak kasus korupsi tanpa ragu. Perintah itu disamakan dengan pemberantasan judi online dan narkoba.

Baca juga : Bapanas Dukung Penuh Program Ekstensifikasi Cetak Sawah

“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tinda pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi.

Kepala Negara meyakini Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat jika korupsi bisa dimusnahkan. Pemberantasan penting untuk memastikan iklim bisnis berjalan dengan lancar.

“Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” tegas Budi.

Budi juga menegaskan pihaknya di Kemenko Polkam siap membantu memberantas korupsi di Indonesia. Buktinya,S udah ada desk pencegahan dan pemberantasan rasuah yang dibuat.

“Desk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan, agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait bisa berjalan semakin efektif dan mencapai target,” tutur Budi. (J-2)