Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mirwazi menilai masih banyak pimpinan KPK yang merasa paling jago. Hal itu disampaikannya saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewas KPK.
"Pimpinan KPK merasa dia paling hebat, aku paling jago, aku pimpinannya, aku yang pegang anggarannya," kata Mirwazi di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.
Dia juga menyoroti masih adanya miskomunikasi antara Dewas dan pimpinan KPK. Hal itu dipandang karena masih adanya ego sektoral.
"Kenapa terjadi miss komunikasi antara dewas dengan KPK? Ini kemarin mungkin banyak terjadi ego sektoral Pak," ucap Mirwazi.
Bila terpilih jadi Dewas, dia ingin membuat aturan yang konkret. Ini dimaksudkan agar menjaga muruah KPK sebagai lembaga negara.
"Ini yang akan kita bentuk ke depan ini, duduk bersama membuat aturan-aturan bersama untuk menjaga KPK yang lebih bijaksana, dalam menangani kasus korupsi yang diharapkan masyarakat, bahwa KPK bisa menangani korupsi yang lebih bagus dan bijaksana," ucap dia. (H-3)
KEMENTERIAN Hukum menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam merumuskan regulasi yang berbasis data dan sejalan dengan visi Presiden.
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dianggap mendiskreditkan Kepolisian dan Kejaksaan menyusul pernyataannya yang menyebut masih ada ego sektoral di di lembaga penegak hukum
KPK senang dengan respons Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang membantah menutup pintu koordinasi jika ada jaksa diproses hukum
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melantik salah satu pejabat Pemprov DKI sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Calon Hakim Agung Julius Panjaitan menjawab pertanyaan anggota dewan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di ruang rapat Komisi III DPR.
Lucius menilai pernyataan agar MK tidak menghantam DPR justru mereduksi peran lembaga peradilan konstitusi itu.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Melansir berbagai sumber, ada beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved